Page 226 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

Jika usulan dan masukan dari masyarakat yang bertentangan dengan UU Cipta Kerja, tidak
munutup kemungkinan banyak pihak yang akan mengajukan judicial review (uji materi) ke
Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, kementerian yang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) perlu
kecermatan ketika menerima usulan dan masukan dari pemangku kepentingan. Dengan kata
lain, tidak asal mengakomodasi kepentingan semua pihak dengan mengabaikan keharmonisan
antara PP dan UU Cipta Kerja.

Sejumlah kementerian telah menyiapkan RPP, di antaranya Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang tengah merampungkan lima RPP sebagai
turunan atau aturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja.

Sebagaimana diwartakan Jumat (16/10), Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengatakan
bahwa pihaknya akan mengundang sejumlah pihak untuk memberikan aspirasi terkait dengan
penyusunan RPP.
Kelima RPP yang dimaksud adalah RPP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; RPP tentang
Bank Tanah; RPP tentang Pemberian Hak Atas Tanah; RPP tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah untuk Kepentingan Umum; serta RPP tentang Kawasan dan Tanah Telantar.

Lima RPP klaster pertanahan di bawah Kementerian ATR/BPN itu ditargetkan rampung paling
tidak 1,5 bulan. Apalagi, Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh kementerian untuk
segera merampungkan RPP.

Tidak pelak lagi, Kementerian ATR/BPN bersama kementerian lain pun harus merampungkan
drafnya meskipun undang-undang memungkinkan 3 bulan.

"Saya yakin semua RPP ini akan jadi 1,5 bulan setelah UU ini diundangkan," kata Mantan Menko
Perekonomian tersebut.

Menyinggung soal bank tanah, dia menegaskan bahwa RPP ini akan melengkapi Kementerian
ATR/BPN tidak hanya sebagai land regulator , tetapi juga land manager atau pengelola tanah.

Melalui institusi bank tanah, ATR/BPN dapat mengambil alih tanah-tanah telantar dan tak bertuan
untuk kepentingan masyarakat, seperti perumahan, taman, dan fasilitas umum.

Undang-Undang Cipta Kerja ini juga memberikan penguatan hak pengelolaan (HPL). Selama ini,
tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah diberikan hak pakai dan tidak bisa digunakan untuk
kepentingan yang lebih produktif.

Sebelumnya, ditegaskan Presiden bahwa bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan
umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan
konsolidasi lahan, serta reforma agraria.

"Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan
lahan, dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah," kata Presiden di Istana Kepresidenan RI,
Bogor, Jumat (9/10).

Libatkan buruh Tidak hanya Kementerian ATR/BPN, Kementerian Ketenagakerjaan pun tengah
mempersiapkan PP sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
Bahkan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan sektor ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerja/buruh serta pengusaha.

Namun, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa
pihaknya tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja.
225