Page 224 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

Judul Bakal lahir ratusan PP dari "rahim" UU Cipta Kerja
Nama Media jateng.antaranews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://jateng.antaranews.com/berita/344013/bakal-lahir-ratusan-pp-
dari-rahim-uu-cipta-kerja
Jurnalis D.Dj. Kliwantoro
Tanggal 2020-10-20 12:14:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Jokowi (Presiden) Saya perlu tegaskan pula bahwa UU Cipta Kerja ini memerlukan
banyak sekali peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres). Jadi, setelah ini akan
muncul PP dan perpres yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan

positive - Jokowi (Presiden) Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan
lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran

positive - Jokowi (Presiden) Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari
masyarakat, dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan-masukan dari daerah-daerah.

positive - Sofyan A. Djalil (Menteri ATR/Kepala BPN) Saya yakin semua RPP ini akan jadi 1,5
bulan setelah UU ini diundangkan

neutral - Jokowi (Presiden) Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap
kepemilikan tanah, kepemilikan lahan, dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Buruh menolak omnibus
law UU Cipta Kerja. Dengan demikian, tidak mungkin buruh menerima peraturan turunannya.
Apalagi, terlibat membahasnya

Ringkasan

Bakal lahir ratusan peraturan pemerintah (PP) dari "rahim" Undang-Undang Cipta Kerja yang
memuat 11 klaster setelah diundangkan. Seperti diketahui, dalam undang-undang tersebut
terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi secara struktural
dan mempercepat transformasi ekonomi. Adapun klaster tersebut meliputi urusan
penyederhanaan perizinan; urusan persyaratan investasi; urusan ketenagakerjaan; urusan
pengadaan lahan; urusan kemudahan berusaha; urusan dukungan riset dan inovasi.

ak hanya Kementerian ATR/BPN, Kementerian Ketenagakerjaan pun tengah mempersiapkan PP
sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Bahkan, Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan,
223