Page 225 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 225
termasuk serikat pekerja/buruh serta pengusaha. Namun, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa pihaknya tidak akan terlibat dalam pembahasan
aturan turunan UU Cipta Kerja.
BAKAL LAHIR RATUSAN PP DARI "RAHIM" UU CIPTA KERJA
Bakal lahir ratusan peraturan pemerintah (PP) dari "rahim" Undang-Undang Cipta Kerja yang
memuat 11 klaster setelah diundangkan.
Seperti diketahui, dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum
bertujuan untuk melakukan reformasi secara struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.
Adapun klaster tersebut meliputi urusan penyederhanaan perizinan; urusan persyaratan
investasi; urusan ketenagakerjaan; urusan pengadaan lahan; urusan kemudahan berusaha;
urusan dukungan riset dan inovasi.
Berikutnya, urusan administrasi pemerintahan; urusan pengenaan sanksi; urusan kemudahan,
pemberdayaan, dan perlindungan UMKM; urusan investasi dan proyek pemerintah; dan urusan
kawasan ekonomi.
Aturan turunan berupa PP dan peraturan presiden (perpres) akan diselesaikan paling lambat 3
bulan setelah diundangkan, demikian kata Presiden RI Joko Widodo dalam keterangan pers
terkait dengan UU Cipta Kerja dari Istana Kepresidenan RI, Bogor, Jumat (9/10).
"Saya perlu tegaskan pula bahwa UU Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan
pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres). Jadi, setelah ini akan muncul PP dan perpres
yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan," kata Jokowi.
Untuk mengetahui seberapa banyak PP dalam UU Cipta Kerja, tinggal tekan Ctrl + F di papan
tuts ( keyboard ), kemudian ketik "peraturan pemerintah" pada draf RUU Cipta Kerja, tercatat
ada 458 frasa "peraturan pemerintah".
Pemerintah berkeyakinan melalui UU Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki
kehidupannya sekaligus penghidupan bagi keluarga mereka.
Presiden menyebutkan setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru anak muda
yang masuk ke pasar kerja sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat
mendesak, apalagi di tengah pandemi terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta
pekerja terdampak COVID-19.
Disebutkan pula bahwa sebanyak 87 persen dari total penduduk bekerja memiliki tingkat
pendidikan setingkat SMA ke bawah, sebanyak 39 persen di antaranya berpendidikan sekolah
dasar sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat
karya.
"Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-
banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran," kata Presiden.
Lebih lanjut Presiden Jokowi mengatakan, "Kita pemerintah membuka dan mengundang
masukan-masukan dari masyarakat, dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan-masukan
dari daerah-daerah." PP selaras UU Namun, yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah dan
pemangku kepentingan terkait dengan 11 klaster adalah peraturan pemerintah harus selaras
dengan UU Cipta Kerja.
224
