Page 236 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

sangat jelas ada penurunan nilai. Jika dilihat dari nilai KHL mukena Rp 8000, jika diganti dengan
al-Quran nilai KHL-nya menjadi Rp 1000. Sehingga nilai Item KHL untuk ini turun Rp 7000 Selain
itu, Said menyoroti perubahan komponen tabloid sebanyak 4 eksemplar atau radio menjadi
televisi dengan kriteria 1/60. Hal ini sebenarnya relevan dengan perkembangan jaman.

"Tetapi nilai KHL televisi seharusnya ditingkatkan jika dibandingkan dengan nilai 4 eksemplar.
Jika nilai KHL 4 eksemplar tabloid adalah Rp 60.000 maka nilai KHL TV 21" ini hanya Rp 22.000
sehingga terjadi penurunan nilai KHL Rp 38.000," pungkasnya.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Permenaker Nomor 18 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak
(KHL).

Sebelumnya, Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 telah mencabut Permenakertrans Nomor 13
Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak,
kecuali ketentuan di dalam Pasal 2 dan Lampiran I.
Presiden KSPI Said Iqbal, mengatakan Permenaker yang baru memang menambah jumlah
komponen KHL dari 60 jenis menjadi 64 jenis, tetapi secara kuantitas ada beberapa jenis KHL
yang mengalami penurunan. Dengan kata lain, meskipun item KHL bertambah tetapi buruh tetap
"miskin".
"Ini juga masih jauh dari harapan KSPI, yang meminta agar nilai KHL ditingkatkan menjadi 84
komponen," kata Said Iqbal, di Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Dijelaskan, penambahan item mencakup dipisahkannya komponen kopi dan teh; penambahan
air minum galon; penambahan paket pulsa dan internet dalam komponen transportasi dan
komunikasi; dan tambahan pengeluaran jaminan sosial sebesar 2 persen.

"Tetapi masalahnya, Permenaker Nomor 18 tahun 2020 mengurangi kualitas KHL dari
Permenaker sebelumnya," katanya.

Said menekankan agar jumlah komponen KHL ditingkatkan menjadi 84 item dengan kualitasnya
tiap komponen dinaikkan, bukan justru diturunkan. Penambahan 84 item KHL ini sesuai dengan
hasil survey kebutuhan hidup layak yang dilakukan KSPI bersama Asian Wages Council sejak 5
tahun yang lalu.

Demikian KSPI mendesak agar Permenaker Nomor 18 tahun 2020 segera dicabut dan diperbaiki.
Secara bersamaan, KSPI juga menolak UU Cipta Kerja, khususnya yang menghilangkan upah
minimum sektoral (UMSK dan UMSP) serta memberlakukan persyaratan untuk penetapan UMK.

235