Page 241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 241
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) telah menyampaikan bahwa UU Cipta
Kerja ini menjamin banyak lapangan pekerjaan, dan gelombang penolakan terjadi karena adanya
kekeliruan informasi yang tersampaikan kepada masyarakat.
Tidak hanya Kementerian ATR/BPN, Kementerian Ketenagakerjaan pun tengah mempersiapkan
PP sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Bahkan, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor
ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerja/buruh serta pengusaha. Namun, Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa pihaknya tidak akan
terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja.
11 KLASTER, BAKAL ADA RATUSAN PP TURUNAN DARI UU CIPTA KERJA, BURUH
IKUT DILIBATKAN DI PEMBAHASANNYA
- Penolakan terhadap Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja masih terus terjadi.
Bahkan tepat pada 1 tahun jalannya pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Selasa 20 Oktober 2020, aksi unjuk rasa bakal kembali digelar
mahasiswa dan buruh .
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) telah menyampaikan bahwa UU Cipta
Kerja ini menjamin banyak lapangan pekerjaan, dan gelombang penolakan terjadi karena adanya
kekeliruan informasi yang tersampaikan kepada masyarakat.
Dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara, bakal lahir ratusan peraturan pemerintah ( PP ) dari
"rahim" Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat 11 klaster setelah diundangkan.
Seperti diketahui, dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum
bertujuan untuk melakukan reformasi secara struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.
Adapun klaster tersebut meliputi urusan penyederhanaan perizinan; urusan persyaratan
investasi; urusan ketenagakerjaan; urusan pengadaan lahan; urusan kemudahan berusaha;
urusan dukungan riset dan inovasi.
Berikutnya, urusan administrasi pemerintahan; urusan pengenaan sanksi; urusan kemudahan,
pemberdayaan, dan perlindungan UMKM; urusan investasi dan proyek pemerintah; dan urusan
kawasan ekonomi.
Aturan turunan berupa PP dan peraturan presiden (perpres) akan diselesaikan paling lambat 3
bulan setelah diundangkan, demikian kata Presiden RI Joko Widodo dalam keterangan pers
terkait dengan UU Cipta Kerja dari Istana Kepresidenan RI, Bogor, Jumat 9 Oktober 2020.
"Saya perlu tegaskan pula bahwa UU Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan
pemerintah ( PP ) dan peraturan presiden (perpres). Jadi, setelah ini akan muncul PP dan perpres
yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan," kata Jokowi.
Untuk mengetahui seberapa banyak PP dalam UU Cipta Kerja , tinggal tekan Ctrl + F di papan
tuts (keyboard), kemudian ketik "peraturan pemerintah" pada draf RUU Cipta Kerja, tercatat ada
458 frasa "peraturan pemerintah".
Pemerintah berkeyakinan melalui UU Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki
kehidupannya sekaligus penghidupan bagi keluarga mereka.
Presiden menyebutkan setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru anak muda
yang masuk ke pasar kerja sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat
240
