Page 248 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 248

Judul               UMP 2021: Jabar Kaji Sejumlah Alternatif Upah
                Nama Media          bandung.bisnis.com
                Newstrend           Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat 2021
                Halaman/URL         https://bandung.bisnis.com/read/20201020/550/1307366/ump-2021-
                                    jabar-kaji-sejumlah-alternatif-upah
                Jurnalis            Wisnu Wage Pamungkas
                Tanggal             2020-10-20 11:28:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat)
              Kemudian perhitungan KLH per provinsi, per kabupaten dan kota, itu dihitung dari data yang
              diserahkan oleh BPS, dan saat ini belum ada. Padahal di Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 itu,
              satu  bulan  sebelum  jatuh  tempo  UMP,  harus  sudah  ditetapkan  KHL-nya  itu.  Nah  itu  yang
              pertama, kalau mengacu ke peraturan yang baru

              neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat)
              Kalau lihat sekarang di Jabar, inflasinya minus atau deflasi, kemudian pertumbuhan ekonominya
              juga  minus  lumayan  besar  ya.  Otomatis  kalau  perhitungan  menggunakan  permenaker  yang
              lama, maka UMP akan turun

              negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat)
              Dari BPS belum ada, kan masih dihitung. Padahal sebulan sebelum jatuh tempo, ini harus sudah
              ditetapkan.  Dan  kita  tahu  kondisi  harga  sekarang  kan  dampak  Covid-19,  tidak  jelas.  Tapi
              November UMP harus disahkan. Mudah-mudahan, seminggu ini selesai, musyawarah cari yang
              terbaik. Usaha tetap jalan, pekerja buruh tetap dapat gaji  yang layak untuk bisa berjalan di
              tengah deraan Covid-19

              neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat) Nah
              penurunan ini kan pasti tidak mau para pekerja dan serikat. Ini yang harus kita konsolidasikan
              di Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur serikat pekerja dan pengusaha. Kita cari win-win
              solution  yang  terbaik.  Kemudian  di  konsolidasi  ini,  saya  akan  minta  dinarasumberi  dari
              Kemenaker minimal eselon dua, setingkat direktur hadir, untuk bisa jelaskan kepada kita semua

              negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat)
              Kita cari win-win solution, bagaimana dari pihak pengusaha dan serikat, kan negara kita negara
              musyawarah
              negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat)
              Hal ini akan berdampak pada penambahan angka pengangguran yang sudah tinggi, tambah
              tinggi lagi


                                                           247
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253