Page 251 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 251
Judul Televisi dan pulsa dalam komponen hitungan Upah Minimum 2021
Nama Media kabarbisnis.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://kabarbisnis.com/read/28102704/televisi-dan-pulsa-dalam-
komponen-hitungan-upah-minimum-2021
Jurnalis kbc
Tanggal 2020-10-20 11:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (PHI & Jamsos) Kemnaker) Depenas telah menyelesaikan kajian peninjauan
Komponen dan Jenis KHL pada bulan Oktober 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4)
Permenaker No. 21 Tahun 2016
positive - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kemnaker) Kenapa setiap 5 tahun sekali?
Karena pola konsumsi masyarakat setiap 5 tahun sekali diubah. Misalnya apakah kebutuhan
beras, gula atau baju tetap sama atau turun 5 tahun lalu dengan sekarang
positive - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kemnaker) Ada Kebutuhan Hidup Layak
yang bertambah, berubah dan ada yang diperbaiki. Di antaranya penambahan televisi, pulsa dan
lainnya
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan penetapan Upah Minimum 2021
mengacu pada perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI &
Jamsos) Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan, perhitungan upah minimum akan sesuai
dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
TELEVISI DAN PULSA DALAM KOMPONEN HITUNGAN UPAH MINIMUM 2021
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan penetapan Upah Minimum 2021
mengacu pada perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI &
Jamsos) Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan, perhitungan upah minimum akan sesuai
dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
250
