Page 277 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 277
Judul Teliti Omnibus Law UU Cipta Kerja: Benarkah Cuti Dihapus dan Jam
Kerja Bisa Lebih Lama?
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/20/teliti-omnibus-law-
uu-cipta-kerja-benarkah-cuti-dihapus-dan-jam-kerja-bisa-lebih-lama
Jurnalis Dennis Destryawan
Tanggal 2020-10-20 10:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menghapus ketentuan lima hari kerja
dalam sepekan. Sebelumnya diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Pasal 77 ayat (2) disebutkan jam kerja maksimal dalam sepekan
adalah 40 jam. Namun, lembur harus mendapat persetujuan antara pengusaha dengan pekerja.
TELITI OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA: BENARKAH CUTI DIHAPUS DAN JAM
KERJA BISA LEBIH LAMA?
Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menghapus ketentuan lima hari kerja
dalam sepekan.
Sebelumnya diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Pasal 77 ayat (2) disebutkan jam kerja maksimal dalam sepekan adalah 40 jam. Namun, lembur
harus mendapat persetujuan antara pengusaha dengan pekerja.
Hal ini tertuang dalam Pasal 78: (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi
waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat: a. ada
persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan b. waktu kerja lembur hanya dapat
dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1
(satu) minggu.
Berbeda dari Pasal 78 ayat 1 butir b UU Ketenagakerjaan, waktu kerja lembur hanya dapat
dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu.
Tapi, Omnibus Law mengubah lembur menjadi paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam
1 minggu.
Cuti Pasal 79 ayat 1 UU Cipta Kerja , pengusaha tetap wajib memberikan waktu istirahat dan
cuti kepada buruh.
276
