Page 1128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020

positive - Mari Elka Pangestu (Direktur Pelaksana Bank Dunia) Kalau kita tidak ada data itu maka
kita harus kreatif dan inovatif menggunakan data yang ada dan bisa dikembangkan sebagai
sistem data yang bisa digunakan

Ringkasan

DPR dan Bank Dunia berharap pemerintah segera melakukan sinkronisasi data dalam rangka
mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat khsususnya bagi
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Validasi data dianggap penting setelah pemerintah
memakai cara mencicil subsidi yang akan digelontorkan.

BANK DUNIA DAN DPR KRITISI DATA PEKERJA, DIDUGA DATA TAK SIAP,
SEHINGGA SUBSIDI UPAH DICICIL

JAKARTA - DPR dan Bank Dunia berharap pemerintah segera melakukan sinkronisasi data dalam
rangka mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat khsususnya bagi
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Validasi data dianggap penting setelah pemerintah
memakai cara mencicil subsidi yang akan digelontorkan.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mempertanyakan alasan BP Jamsostek mencicil data
pekerja calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) ke Kementerian Ketenagakerjaan. Saleh
menduga, Pemerintah tidak memiliki kesiapan data untuk menyalurkan BSU yang dianggarkan
senilai Rp 37,87 triliun itu.

"Ini jangan-jangan nggak siap juga pendataannya. Uangnya ada, tapi pemerintah enggak siap
datanya. Bagaimana coba?" kata Saleh saat rapat kerja Komisi IX DPR RI Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Dirut BP Jamsostek Agus Susanto di Gedung DPR RI,
Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

Menurut Saleh, semestinya BP Jamsostek tidak membutuhkan waktu lama untuk memverifikasi
data tersebut. "Kenapa data mesti dicicil seperti ini? Kalau pendataan di BP Jamsostek itu benar,
rapi, tertib, kan enggak mesti lama-lama. Memang ada verifikasi, tapi nggak mesti lama-lama,"
tuturnya.

Politisi Fraksi PAN ini mengkhawatirkan persoalan penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan
yang menangani Covid-19 terulang lagi. Dimana, penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan
akhirnya mesti diperpanjang karena Pemerintah sendiri tidak siap dalam hal pendataan.

"Insentif nakes sampai hari ini kan belum selesai maka diperpanjang pemberian bantuan sampai
bulan Desember. Padahal mestinya selesai paling lama Agustus ini sudah selesai. Tapi karena
enggak selesai, diperpanjang sampai akhir Desember. Kenapa? Karena enggak siap pemerintah,"
paparnya.

Dalam rapat tersebut, Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto menyatakan, pihaknya
menyerahkan data 15,7 juta pekerja penerima BSU ke Kementerian Ketenagakerjaan secara
bertahap. Alasannya, agar memudahkan BP Jamsostek melakukan pemantauan dan pengecekan
data.

"Kita serahkan secara bertahap dengan tujuan kita terapkan dengan prinsip kehati-hatian, juga
kita untuk memudahkan melakukan rechecking atau melakukan monitoring atau evaluasi untuk
tahap berikutnya agar program ini benar benar berjalan dengan baik," kata Agus.

1127