Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 176

Anggota  Panja    RUU  Cipta  Kerja    dari  Fraksi  PDIP  Hendrawan  memastikan  pihaknya  akan
              mempertimbangkan masukan dari semua pihak termasuk masukan dari serikat pekerja terkait
              subtansi  RUU Cipta Kerja  .

              "Tentu akan dipertimbangkan. Masukan semua pihak dipertimbangkan. Salah satu tugas kami
              adalah  mengakomodasi  dan  mengharmonisasi  berbagai  aspirasi  dan  kepentingan,"  kata
              Hendrawan, Rabu (26/8/2020).

              Hendrawan mengatakan bahwa DPR berupaya agar RUU Cipta Kerja bisa membuat negara dapat
              memajukan ekonomi kerakyatan.

              Karenanya, DPR akan terbuka serta menerima masukan dan aspirasi dari semua pihak.

              "Kami dari legislatif memang berharap bahwa  RUU Cipta Kerja  ini bisa menjadi bentuk hadirnya
              negara untuk memajukan ekonomi kerakyatan," kata Hendrawan.
              Anggota Komisi XI DPR ini menambahkan, salah satu kluster  RUU Cipta Kerja  yang memberikan
              bukti  negara  mendukung  ekonomi  kerakyatan  ada  di  dalam  kluster  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan
              Menengah (UMKM).

              Menurutnya,  keberpihakan  negara  pada  UMKM  merupakan  ciri  dari  demokrasi  ekonomi  dan
              ekonomi kerakyatan.

              Menurut  Hendrawan,  aspek  penting  kluster  UMKM  akan  memiliki  dampak  yang  positif  bagi
              ekonomi Indonesia secara keseluruhan karena  mayoritas sektor ekonomi Indonesia memang
              ditopang oleh sektor UMKM.

              Hendrawan  mengatakan  persaingan  ekonomi  secara  global  telah  membuat  sektor  UMKM  di
              Indonesia  memerlukan  penciptaan  lingkungan  yang  kondusif  agar  mampu  bersaing  dengan
              pasar.

              "Karena itu, perizinan yang lebih cepat dan stimulus yang lebih efektif diperlukan supaya UMKM
              di Indonesia bisa bersaing. Ini yang kita harapkan bisa lolos lewat  RUU Cipta Kerja  ," kata
              Hendrawan.


































                                                           175
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181