Page 241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 241
Judul Pakar Unri: Penyederhanaan Undang-Undang adalah Cita-Cita
Reformasi
Nama Media jawapos.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/politik/27/08/2020/pakar-unri-
penyederhanaan-undang-undang-adalah-cita-cita-reformasi/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-27 19:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Edyanus Herman Halim (pakar ekonomi Universitas Riau) RUU Cipta Kerja, Solusi
Pulihkan Ekonomi Indonesia dari Ancaman Resesi
positive - Edyanus Herman Halim (pakar ekonomi Universitas Riau) Jangan diisi dengan kesan-
kesan politisasi pihak tertentu atau pada tujuan politik tertentu. Fokus pada tujuan utama dari
RUU ini yang memang untuk mendorong perekonomian dan pengelolaan Sumber Daya Alam
(SDA) yang berkualitas
neutral - Edyanus Herman Halim (pakar ekonomi Universitas Riau) Saya melihat pemerintah dan
DPR membuka pembahasan dengan pihak terkait soal proteksi tenaga kerja. Tapi, proteksi ini
juga jangan sampai menyebabkan interest dari para investor juga berkurang
Ringkasan
Pemangkasan birokrasi dan berbagai regulasi yang menghambat sehatnya iklim usaha juga
investasi dalam negeri, merupakan cita-cita dari reformasi 98. Hal itu diungkapkan oleh pakar
ekonomi Universitas Riau (Unri) Edyanus Herman Halim.
"Sejak dulu, kita memang mengharapkan adanya reformasi birokrasi, reformasi perundang-
undangan, dan upaya deregulasi yang membuat iklim usan dan investasi bangsa ini sehat. Salah
satu jalannya melahirkan RUU Cipta Kerja (Cipker) yang membuat banyak aturan regulasi kurang
berguna dihilangkan," kata Edyanus dalam webinar bertajuk "RUU Cipta Kerja, Solusi Pulihkan
Ekonomi Indonesia dari Ancaman Resesi", Kamis (27/8).
PAKAR UNRI: PENYEDERHANAAN UNDANG-UNDANG ADALAH CITA-CITA
REFORMASI
Pemangkasan birokrasi dan berbagai regulasi yang menghambat sehatnya iklim usaha juga
investasi dalam negeri, merupakan cita-cita dari reformasi 98. Hal itu diungkapkan oleh pakar
ekonomi Universitas Riau (Unri) Edyanus Herman Halim.
240
