Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 27

diberikan pemerintah dengan  BP Jamsostek. Program ini berbeda dengan bantuan sosial atau
              hibah.
              "Angka 4 juta itu merupakan kepesertaan aktif, namun yang baru memperbaharui data nomor
              rekening baru separuhnya," ujar dia pada wartawan, Kamis, 27 Agustus 2020.

              Pihaknya yang memiliki unit pengawas di daerah turut mensosialisasikan ke perusahaan untuk
              mendaftarkan para pegawai yang berhak ikut program ini. Taufik meyakini urusan pendataan
              dan verifikasi pekerja yang mendapatkan hak ini tidak akan ada persoalan mengingat data sudah
              dimiliki pihak  BPJS Ketenagakerjaan  .

              Dalam monitoring yang dilakukan Disnaker bersama  BP Jamsostek  , terdapat salah satu kendala
              dalam pendataan pekerja yang berhak, yakni ada seperempat perusahaan di  Jawa Barat  yang
              berkantor pusat di Jakarta.

              "Dari 4 juta, artinya ada 1 juta lebih didaftarkan kantor pusat, ini yang terus saya monitor,"
              ujarnya.

              Taufik  memastikan  sesuai  undang-undang  program  apresiasi  pemerintah  pada  pekerja  ini
              dipercayakan kepada  BP Jamsostek  . Hak yang bisa diterima pekerja yang upahnya di bawah
              Rp  5  juta  ini  sudah  sepatutnya  diapresiasi.  Sementara  itu,  dalam  keterangan  tertulis
              BPJamsostek, sebanyak 2,6 juta pekerja di wilayah  Jawa Barat  mendapatkan bantuan tersebut.
              Data  penerima  ini  didasarkan  pada  peserta  aktif  di  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial
              Ketenagakerjaan (BPJamsostek).

              "Dari sekitar 5,2 juta pekerja yang terdata di  BP Jamsostek  Jabar, sekitar 2,6 juta adalah pekerja
              aktif yang akan menerima subsidi upah," kata Deputi Direktur  BP Jamsostek  Wilayah  Jawa
              Barat  , M Yamin Pahlevi.

              Yamin mengatakan jumlah tersebut telah diverifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan
              sebagai yang berhak menerima bantuan. Yakni non PNS, TNI, Polri, atau pegawai BUMN serta
              yang upahnya di bawah Rp 5 Juta. "Seluruhnya siap ditransfer ke rekening masing-masing,"
              ujarnya.

              Ia mengatakan bahwa  Jawa Barat  memang menjadi salah satu wilayah yang banyak dari tenaga
              kerjanya  mendapatkan  bantuan  subsidi  upah  tersebut.  Diharapkan  bantuan  ini  bisa
              dimanfaatkan para pekerja untuk mendorong perekonomian di tengah dampak Pandemi Covid-
              19 yang mendera Indonesia dan dunia.***.



























                                                           26
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32