Page 409 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 409
Pihak BPJS juga mengingatkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan dalam program ini hanya
ditugaskan untuk menyediakan data nomor rekening pekerja aktif.
Sedangkan siapa saja yang lolos dan berhak menjadi penerima bantuan subsidi gaji, mekanisme
dan juknis penyaluran bantuan bagi pekerja sepenuhnya diatur dalam Permenaker (Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan) dan dilakukan langsung oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) RI.
Menurt Arif, setelah keluar informasi tersebut ada penambahan aparatur desa yang mengirim
norek ke BPJS. Antara lain aparaur Desa Rumoeh Panyang, Kecamatan Kuala Batee.
Diberitakan, aparatur desa/gampong, termasuk di Kabupaten Abdya bisa diusulkan mendapat
bantuan subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu per bulan.
Bantuan dari Kemnaker RI itu, diberikan selama empat bulan dalam rangka penanganan dampak
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Sedangkan persyaratannya, aparatur gampong atau desa harus terdaftar sebagai peserta aktif
program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan, paling lambat sampai 30 Juni
2020.
Hal ini berdasarkan Permenaker RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan
pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Covid-19.
Iuran pendaftaran aparatur gampong di Kabupaten Abdya sebagai peserta aktif program BPJS
telah dialokasikan dalam kegiatan penggunaan anggaran desa tahun 2020 sebesar Rp 1,5 juta
per desa, sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup) Abdya.
Anggaran peserta BPJS ketenagakerjaan Rp 1,5 juta per gampong tersebut bisa cukup mabayar
atau mendaftarkan peserta BPJS untuk 21 aparatur di setiap gampong.
Terdiri dari keuchik/kepala desa, sekretaris gampong, tuha peut dan perangkat, hingga kepala
lorong, dan aparatur lembaga desa lainnya. Sedangkan tahun 2019, angaran untuk ini disediakan
Rp 500 ribuper gampong untuk maskimal 6 aparatur.
Akan tetapi faktanya masih ada sejumlah gampong/desa setempat tidak mendaftarkan
aparaturnya sebagai peserta program BPJS tersebut. Peristiwa ini mengakibatkan banyak
aparatur desa di Abdya terancam tidak mendapat bantuan subsidi gaji dari Kemnaker RI.
Persyaratan Penerima Subsidi Gaji Mengutip Pasal 3 Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 melalui
Kompas.com, bahwa subsidi gaji karyawan Rp 600.000 diberikan kepada pekerja atau buruh
yang memenuhi persyaratan berikut ini; 1. Warga Negara Indoensia (WNI) yang dibuktikan
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS
Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan 3. Pekerja/buruh penerima
gaji/upah 4. Kepesertaan sampai bulan Juni 2020 5. Peserta aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besara iuran yang dihitung berdasarkan
gaji/upah di bawah Rp 5 juta sesuai gaji/upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja
kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan 6. Memiliki rekening bank
yang aktif.
Lalu, Apakah Yang Mendaftar Setelah 30 Juni Bisa Menerima Subsidi Gaji? Bagi aparatur
desa/gampong yang belum mendaftar atau membayar iuran BPJS sampai 30 Juni, sepertinya
tidak ada harapan lagi menerima bantuan subsidi gaji dari Kemnaker RI.
408
