Page 412 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 412
Taufik mengatakan program subsidi gaji atau upah tersebut merupakan kewenangan langsung
antara pemerintah pusat dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pihaknya mengaku turut membantu
dari sisi koordinasi dan pemantauan.
"Angkanya ada di sekitar empat juta pekerja yang mendapat subsidi gaji , tapi data riilnya
terus kami koordinasikan dengan BPJS," katanya di Bandung, Kamis (27/8).
Menurut Taufik, dalam pantauan yang dilakukan pihaknya bersama BPJS Ketenagakerjaan, ada
salah satu kendala dalam pendataan pekerja yang berhak yakni ada seperempat perusahaan di
Jawa Barat yang berkantor pusat di Jakarta.
"Dari 4 juta, artinya ada 1 juta lebih didaftarkan di kantor pusat, ini yang terus saya monitor,"
ujarnya.
Taufik memastikan sesuai undang-undang, program apresiasi pemerintah pada pekerja ini
dipercayakan pada BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya program ini berbeda dengan bantuan
sosial atau hibah.
"Kami yang memiliki unit pengawas di daerah turut mensosialisasikan ke perusahaan untuk
mendaftarkan para pegawai yang berhak ikut program ini," kata dia.
Taufik menyakini urusan pendataan dan verifikasi pekerja yang mendapatkan hak ini tidak akan
ada persoalan mengingat data sudah dimiliki pihak BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya hak yang bisa diterima pekerja yang upahnya di bawah Rp 5 juta ini sudah
sepatutnya diapresiasi. Subsidi gaji ini juga akan ditransfer langsung ke rekening pekerja ..
411
