Page 410 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 410
Dikutip dari Kompas, Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto dalam konferensi pers virtual,
Jumat (21/8/2020) menjelaskan bagi yang belum mendaftar sampai 30 Juni 2020 tidak bisa
dimasukkan dalam calon penerima BSU (Bantuan Subsidi Upah).
"Bagi peserta yang belum terdaftar paad 30 Juni 2020, tentu tidak bisa dimasukkan dalam calon
penerima BSU. Karena Calon penerima BSU ini kita turunkan data aktif BP Jamsostek per 30 Juni
2020," ujar Direktur Utama Jamsostek, Agus Susanto, Jumat, dikutip Kompas.
Agus mengatakan kriteria penerima subsidi gaji sudah diatur di Peraturan Menteri Tenaga Kerja
(Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020.
Berdasarkan Pasal 3 aturan tersebut, peserta penerima subsidi gaji harus memenuhi persyaratan
kepesertaan BP Jamsostek sampai dengan bulan Juni 2020.
Minta Pertimbangan Sebelumnya, Ketua Forum Komunikasi Keuchik Kecamatan (F3K) Wilayah
Kecamatan Blangpidie, Nasruddin AR kepada Serambinews.com , Jumat (21/8/2020) mengakui
jika masih ada aparatur dari sejumlah gampong belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial
BPJS hingga 30 Juni lalu.
Padahal diakui anggaran iuran peserta jaminan sosial BPJS sudah dialokasi dalam penggunaan
anggaran desa sebesar Rp 1,5 juta per desa sebagaimana diatur dengan (Perbup Abdya).
Nasruddin AR menjelaskan, berdasarkan keterangan dari beberapa keuchik bahwa
keterlambatan mendaftar aparatur sebagai peserta jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan
disebabkan kesibukan mengurus penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)
kepada masyarakat, termasuk Bantuan Sosial Langsung (BST) dari Kemensos RI.
Terkait hal ini, kata Nasruddin AR, para keuchik minta pertimbangan BPJS untuk menerima
kembali pendaftaran aparatur gampong dengan melunasi iuran sebagai peserta aktif program
jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020.
Dengan diterima kembali pendaftaran, maka bisa diproses pencairan subsidi gaji atau bantuan
bagi aparatur desa sebesar Rp 600 ribu per bulan dari Kemnaker RI.
Karena itu Nasruddin AR kembali minta kebijakan dari BPJS untuk menerima kembali pendaftaran
aparatur gampong/desa yang terlambat mendaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020.
(*).
409
