Page 521 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, penerima BSU adalah mereka
yang aktif terdaftar di BP Jamsostek hingga Juni 2020. Bantuan tersebut akan langsung ditransfer
ke rekening penerima.

"Insyaallah akan diagendakan launching bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah
besok, Kamis 27 Agustus 2020 oleh Presiden RI," kata Ida saat rapat kerja dengan Komisi IX di
Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Saat ini, kata Ida, Kemnaker tengah menyiapkan administrasi untuk proses transfer bantuan
tahap pertama. Kemenaker telah menerima data calon penerima yang sebagian sudah divalidasi
oleh BP Jamsostek.

Ia menuturkan, bantuan subsidi upah kepada pekerja berpendapatan di bawah Rp5 juta
dilakukan untuk mendukung program jaring pengaman sosial lain yang telah dilakukan
pemerintah. "Program subsidi gaji atau upah untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta adalah
bagian dari program-program pemerintah yang mengambil alokasi Rp695,2 triliun," katanya.
Menaker Ida menegaskan bahwa bantuan subsidi upah itu diambil dari alokasi penanganan
pandemi COVID-19 dan program pemulihan ekonomi yang dianggarkan pemerintah sebesar
Rp695,2 triliun. Anggaran itu tidak hanya ditujukan untuk penanganan dalam bidang kesehatan
dan ekonomi tapi juga jaring pengaman sosial.
Jaring pengaman sosial yang sudah dijalankan pemerintah untuk menangani dampak COVID-19
seperti Program Keluarga Harapan, bantuan sosial, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa,
Program Kartu Prakerja dan berbagai program lainnya.

Menurut dia, pemerintah menargetkan para pekerja dengan pendapatan di bawah Rps juta
mengalami penurunan pendapatan atau bahkan tidak mendapatkan gaji meski masih berstatus
karyawan. "Mereka adalah kelompok masyarakat yang selama ini tidak berhak mendapatkan
bansos dari pemerintah," kata Ida.
Sebelumnya pemerintah berencana memberikan bantuan subsidi upah kepada 15,7 juta pekerja
yang memiliki pendapatan di bawah Rps juta. Mereka akan mendapatkan Rp6oo.ooo per bulan
selama empat bulan atau total Rp2,4 juta yang akan dikirimkan langsung ke rekening penerima.

Sejauh ini, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) tengah mengumpulkan data rekening 13,8
juta calon penerima bantuan dan baru 2,5 juta data yang lolos proses validasi sudah diserahkan
kepada Kemen-terian Ketenagakerjaan.

Pekerja Informal

Dalam kesempatan itu, Komisi IX DPR RI meminta pemerintah juga mencari solusi untuk
memberikan bantuan bagi pekerja informal. "Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian
Ketenagakerjaan RI untuk mencari solusi bantuan subsidi yang sesuai bagi pekerja informal yang
belum mendapatkan bantuan sosial lainnya," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar.

Kesimpulan itu didapatkan untuk merespon masih banyaknya pekerja informasi yang belum
terjamah oleh jaring pengaman sosial untuk membantu pekerja seperti Kartu Prakerja dan
bantuan subsidi upah untuk pekerja swasta serta pegawai pemerintah non-PNS bergaji di bawah
Rp5 juta.

Kekhawatiran Komisi IX itu muncul karena salah satu syarat calon penerima subsidi upah Rp2,4
juta adalah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2020. Anggota Komisi IX
Ketut Karya Kariyasa Adnyana dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan perlu ada solusi bagi
mereka yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Arbi/Ant

520