Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021
P. 210
"Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan terkait THR yang tidak terbayarkan di
posko pengaduan yang kami buka," jelasnya.
Bagi tenaga kerja atau karyawan yang tidak mendapatkan haknya, Dinas Tenaga Kerja siap
menerima laporan. Menyusul telah dibukanya posko aduan yang disiapkan di Kantor Dinas
Tenaga Kerja Jalan Gajah Mada Jempong. Hariadi memaparkan di Kota Mataram terdapat sekitar
22 ribu tenaga kerja tersebar di 1.800 perusahaan.
Selain menanggapi persoalan THR tenaga kerja swasta, Hariadi juga mengatakan jika ASN tahun
ini juga akan mendapatkan THR. Hanya saja kewenangannya diatur oleh BKN. "Ya dapat
(THR).Tapi belum masuk. Mudah-mudahan hari ini atau besok karena informasinya sedang
proses di BKD," jelasnya.
Namun Kepala BKD M Syakirin Hukmi yang dikonfirmasi Lombok Post mengenai pembayaran
THR para ASN belum memberikan respons.
Sementara Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram yang membidangi ketenagakerjaan H
Syahrial Azmi meminta agar persusahaan maupun pemerintah daerah membayar THR ASN
sesuai ketentuan. Terlebih presiden dalam rapat koordinasi dengan semua kepala daerah
menegaskan THR tidak boleh ditunggak atau diperlambat pembayarannya.
"Karena pembayaran THR ini juga akan berdampak pada upaya pemulihan ekonomi," jelas
politisi Golkar ini.
Dengan dibayarnya THR, otomatis masyarakat akan beramai-ramai belanja kebutuhan lebaran.
Otomatis pergerakan ekonomi dan perpuataran uang akan terjadi. Maka ini akan menggeliatkan
roda ekonomi yang lesu akibat pandemi Covid-19. "Jadi jangan sampai ditunggak atau
diperlambat THR ini!" tegas II Syahrial. (ton/r3)
209
