Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021

Saat itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Jusuf Wibisono, di Kabinet Soekiman mengucurkan THR,
tapi diperuntukan untuk aparatur sipil negara (ASN). Saat itu, THR belum menyentuh para
pekerja swasta, apalagi buruh.

Kala itu, Kabinet Soekiman mengeluarkan program Persekot Hari Raya untuk peningkatan
kesejahteraan para pegawai pemerintah yang di kabinet sebelumnya (Kabinet PM Moh Natsir),
tidak mendapat perhatian lebih. Di era Soekiman, ASN mendapat THR sebesar Rp125-200 yang
kalau sekarang, nilainya mencapai Rp1,2-2 juta.

"Menteri Keuangan yang baru, Jusuf Wibisono, memberikan peningkatan pendapatan pegawai
pemerintah melalui sebuah terobosan tentang bagaimana prosedur bonus (tunjangan) Lebaran
diberikan," tulis Remy Madinier dalam 'Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party
between Democracy and Integralism'.

Selain itu, para ASN juga disejahterakan Kabinet Soekiman dengan adanya tambahan tunjangan
beras per bulan. Namun beragam terobosan tentang kesejahteraan pegawai pemerintah itu bikin
iri kaum buruh.

13 Februari 1952, kaum buruh pun melakukan aksi mogok besar-besaran. Mereka menuntut
untuk juga bisa diberikan THR dari pemerintah. Setahun kemudian, terkait THR ini juga kembali
disuarakan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI).
Baru pada 1954, muncul edaran dari pemerintah. Surat Edaran Nomor 3676/54 yang dirilis
Menteri Perburuhan SM Abidin, sebagai jawaban pemerintah meredam aksi-aksi buruh. Edaran
di mana para buruh berhak atas "Hadiah Lebaran"

Karena hadiah, maka sifatnya masih sukarela yang bertahan hingga 1958. Hanya ketentuannya,
setiap perusahaan memberikan “Hadiah Lebaran” untuk buruh 1/12 dari gaji buruh, sekurang-
kurangnya Rp50 dan sebesar-besarnya Rp300.

Setelah tahun 1961, baru keluar Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 1/1961. THR wajib
dibayarkan kepada karyawan dan buruh. Dan hingga saat ini, THR bisa dinikmati para pekerja
menjelang hari raya Idul Fitri.

29