Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021

“Kampanye negatif sawit di sektor tenaga kerja sangat merugikan semua pihak. Tanpa
penanganan yang baik, kampanye tadi bisa merusak kontribusi sawit terhadap negara. Padahal,
peranan sawit telah terbukti menyerap 16 juta tenaga kerja,” ujar Haiyani Rumondang, Direktur
Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dalam dialog webinar bertemakan "Bedah UU Cipta
Kerja Bagi Sawit Borneo Berkelanjutan", Kamis (6/5/2021).

Ia berpendapat UU Cipta Kerja harus dipandang positif karena memperbaiki, menyempurnakan,
dan melindungi pihak pengusaha maupun pekerja. Sebab, UU Cipta Kerja menjawab masalah
upah rendah, jam kerja panjang, perlindungan hak pekerja, buruh kerja harian lepas, perjanjian
kerja waktu tertentu, mencegah pekerja anak, dan melindungi pekerja perempuan dari tindakan
kekerasan. Seluruh persoalan tersebut kerap kali diangkat untuk menyerang sawit.

Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian sangat sepakat bahwa perubahan yang tertuang dalam UU Cipta Kerja
idealnya disikapi positif oleh pelaku usaha dan pekerja. Implementasi regulasi akan
meningkatkan daya saing Indonesia, kemudahan perizinan, dan membuka peluang ekspor.
“UU Cipta Kerja akan meningkatkan keberterimaan produk sawit Indonesia di pasar global dan
memperkuat citra positif kelapa sawit berkelanjutan. Termasuk dengan menerapkan kewajiban
ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) yang telah mengadopsi 12 target SDG's (Sustainable
Development Goals) dari 17 target,” jelasnya.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan
industri sawit selama tiga tahun terakhir menghadapi gempuran kampanye negatif yang
berkaitan dengan ketenagakerjaan. Kalau dulu, kampanye negatif memakai isu orang hutan dan
lingkungan, tetapi sekarang isunya beralih ke pekerja perempuan dan anak.

“Semakin ke sini serangan terhadap kampanye semakin spesifik. Sekarang, bukan lagi
industrinya yang diserang. Melainkan perusahaan menjadi objek kampanye negatif,” ungkapnya.

Joko menyarankan perlunya memanfaatkan UU Cipta kerja untuk memperbaiki keadaan dan
meminimalkan resiko atas kampanye tersebut. Ada tiga prasyarat yang perlu dijalankan pelaku
usaha untuk mengadopsi UU Cipta Kerja.

Pertama, pelaku usaha dan pekerja menyamakan persepsi terhadap UU Cipta Kerja dan
peraturan pelaksana. Kedua, pembinaan hubungan industrial menjadi prioritas tidak ada pilihan
lain bahwa pemberi kerja dan pekerja harus harmonis.

Ketiga, pelaku usaha harus memperbaiki praktek ketenagakerjaan yang baik sesuai regulasi.
Dalam konteks sustainability, maka aspek ketenagakerjaan menjadi penting sebagaimana diatur
prinsip dan kriteria ISPO.

Nursanna Marpaung, Sekretaris Eksekutif Jejaring/Serikat Pekerja Buruh Sawit Indonesia
mengatakan organisasinya telah membangun kerjasama yang baik dengan Gapki semenjak 2017
melalui serangkaian kegiatan seperti pelatihan dan workshop bersama di beberapa wilayah dan
riset tentang pekerja perempuan bersama HUKATAN.

31