Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021
P. 37
Dengan bersikap transparan, kata dia, buruh akan mengetahui apakah perusahaan tersebut
betul-betul kesulitan dalam hal keuangan atau hanya sebatas akal-akalan untuk menunda atau
tidak membayar kewajiban kepada karyawan.
ORI: LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN HARUS TRANSPARAN BAYAR THR
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta perusahaan-perusahaan di Tanah Air agar
bersikap transparan soal laporan keuangan dalam dua tahun terakhir kepada buruh, pekerja,
atau karyawan bila terkendala membayar tunjangan hari raya (THR). "Perusahaan harus trans-
paran menunjukkan laporan keuangan kepada karyawan apabila memang kondisi keuangan
sedang sulit," kata anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng di Jakarta, kemarin (3/5).
Dengan bersikap transparan, kata dia, buruh akan mengetahui apakah perusahaan tersebut
betul-betul kesulitan dalam hal keuangan atau hanya sebatas akal-akalan untuk menunda atau
tidak membayar kewajiban kepada karyawan.
Kendati demikian, dia mengatakan apakah perusahaan-perusahaan di Tanah Air betul-betul
masih kesulitan. Padahal, pemerintah telah memberikan sejumlah bantuan atau relaksasi untuk
mendorong percepatan roda per-ekonomian."Perlu juga dilihat, apakah semua perusahaan yang
sudah dalam kondisi baik," ujarnya seperti dikutip Antara.
Menurut dia, jika perusahaan bersikap transparan dan memang dalam keadaan sulit secara
finansial, para buruh akan memahaminya.
Pada kesempatan itu, Ombudsman juga meminta agar sosialisasi Surat Edaran Nomor M/6H-
K.04/IV/2021 terkait THR keagamaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) lebih dimasifkan.
"Kami melihat sosialisasi terkait dengan surat edaran ini belum begitu masif," katanya. Bahkan,
masih ada pemerintah daerah dan juga perusahaan yang mungkin belum menerima informasi
secara penuh SE Nomor M/6HK.0-4/IV/2021 tentang THR.
Dikhawatirkan ada pihak-pihak yang salah dalam menafsirkan surat edaran itu sehingga dapat
merugikan buruh, pekerja, atau karyawan."Jadi, sosialisasi ini penting sebab tanpa persepsi yang
sama maka tindakan yang diambil pemerintah daerah maupun perusahaan bisa berbeda pula,"
katanya.
Kemudian Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai surat edaran (SE) nomor M/6.H-
K.04/1V/2021 terkait tunjangan hari raya (THR) keagamaan yang dikeluarkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) multitafsir.
"Kami menyambut baik, namun hanya saja isi dari surat tersebut yang membuat multitafsir di
lapangan," kata Robert.
Dalam surat tersebut terdapat ketegasan bahwa perusahaan wajib membayar THR paling lambat
tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Artinya, mulai Kamis (6/5) seharusnya perusahaan sudah
mulai membayar kewajibannya. "Kita akan melihat apakah pihak perusahaan tepat waktu
membayar kewajiban sesuai surat tersebut," katanya.
Sementara, di sisi lain ada semacam keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada
perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar THR. Bagi perusahaan yang tidak mampu
diberikan dua pilihan. Pertama, pembayaran THR paling lambat H-1 sebelum Idul Fitri dan kedua
bagaimana dengan karyawan yang setelah Lebaran pun tidak menerima THR dari perusahaan.
36
