Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021
P. 91

SOAL KERJA SAMA INDONESIA-MALAYSIA, IDA FAUZIAH: KAMI MINTA WIN-WIN
              SOLUTION UNTUK KEBIJAKAN PMI
              JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia terus mematangkan kerja sama tata
              kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia.

              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  menyatakan  kembali  meminta  agar
              perundingan renewal MoU dapat segera dilakukan dan memperoleh posisi yang menguntungkan
              semua pihak (win-win solution).

              "Saya berharap kita bisa tuntaskan MoU ini mengikuti apa yang pernah menjadi guidance dari
              masing-masing  negara,,"  katanya  saat  melakukan  video  conference  dengan  Menteri  Sumber
              Manusia Malaysia, Datuk Seri Saravanan, beserta jajarannya, Kamis (6/5).

              Menurutnya, hingga saat ini kerja sama yang masih dibahas secara konkret oleh kedua negara
              dikarenakan counter-draft (draf tanggapan) Pemerintah Malaysia atas initial draft Memorandum
              of Understanding (MoU) sektor domestik.

              MoU  itu  telah  disampaikan  oleh  Pemerintah  Indonesia  pada  September  2016,  baru  diterima
              kembali  pada  Agustus  2020.  Ida  Fauziah  berharap  kedua  negara  bisa  menuntaskan
              pembaharuan/renewal MoU sektor domestik berdasarkan skema One Channel Recruitment. Dia
              berharap bisa menuntaskan MoU yang pernah menjadi guidance dari masing-masing negara.

              "Saya  menginginkan  Datuk  Seri  bisa  memberikan  atensi  terhadap  isu  tentang  One  Channel
              Recruitmen dan spesifikasi jabatan, one worker one task," katanya.

              Ida Fauziah menambahkan, adanya spesifikasi jabatan dalam draf MoU merupakan salah satu
              upaya untuk memastikan bahwa setiap CPMI yang akan bekerja ke luar negeri telah memiliki
              kompetensi khusus. Pemerintah RI pun menyadari bahwa tiap-tiap negara penempatan memiliki
              aturan  ketenagakerjaan  terkait  sektor  domestik,  sehingga  tujuh  spesifikasi  jabatan  yang
              tercantum dalam Kepmenaker Nomor 354 Tahun 2015 tentang jabatan yang dapat diduduki oleh
              Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri pada pengguna perseorangan perlu disesuaikan.

              Ida  Fauziyah  mengatakan,  spesifikasi  jabatan  dalam  draf  MoU  untuk  penempatan  dan
              pelindungan sektor domestik saat ini telah disesuaikan/disimplifikasi menjadi lima jabatan. Yakni
              Housekeeper  and  Family  Cook,  Child  and  Baby  Care,  Elderly  Caretaker,  Family  Driver,  dan
              Gardener (housekeeper telah digabung dengan family cook dan child care worker telah digabung
              dengan babysitter).

              Ida  Fauziah  menegaskan  berdasarkan  Undang-Undang  (UU)  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
              Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  penempatan  PMI  hanya  dapat  dilakukan  ke  negara
              penempatan  yang  telah  memiliki;  (1)  dokumen  kerjasama  bilateral  dengan  Pemerintah
              Indonesia, (2) regulasi yang mengatur tenaga kerja asing, serta (3) program jaminan sosial,
              "Kami berharap agar tata kelola penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia ke depan dapat
              berlangsung melalui satu saluran/mekanisme yang disepakati oleh pemerintah kedua negara
              sehingga dapat lebih mudah dalam melakukan kontrol dan pengawasan," ujarnya.

              Sementara itu, Datuk Seri Saravanan Murugan mendukung langkah yang akan dilakukan dan
              pihaknya akan memperkenalkan satu aplikasi yang dapat membantu PMI di Malaysia. "Sistem
              aplikasi  ini  mampu  membantu  PMI  untuk  pihak  Kementerian  SDM  Malaysia,  apabila  PMI
              memperoleh perlakuan tidak baik dari majikannya," katanya.

              Datuk Seri Saravanan menyambut positif adanya komitmen bersama Indonesia dengan Malaysia
              soal PMI di Malaysia. Pihak Kerajaan Malaysia pun telah memiliki kebijakan baru untuk membantu
              PMI di negeri Jiran.


                                                           90
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96