Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021

counter-draft (draf tanggapan) Pemerintah Malaysia atas initial draft Memorandum of
Understanding (MoU) sektor domestik yang telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia pada
bulan September 2016, baru disampaikan kepada Pemerintah Indonesia pada Agustus 2020.

PEMERINTAH INDONESIA DAN MALAYSIA MATANGKAN KERJA SAMA
PERLINDUNGAN PMI

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia terus mematangkan kerja sama tata kelola
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia.

Hingga saat ini, kerjasama dimaksud masih terus dibahas secara konkret oleh kedua negara
dikarenakan counter-draft (draf tanggapan) Pemerintah Malaysia atas initial draft Memorandum
of Understanding (MoU) sektor domestik yang telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia
pada bulan September 2016, baru disampaikan kepada Pemerintah Indonesia pada Agustus
2020.

"Pemerintah Indonesia meminta kembali agar perundingan renewal MoU dapat segera dilakukan
dan memperoleh posisi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution). Saya berharap
kita bisa tuntaskan MoU ini mengikuti apa yang pernah menjadi guidance dari masing-masing
negara," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat melakukan video
conference dengan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Datuk Seri Saravanan, beserta jajarannya,
Kamis (6/5).

Menaker berharap kedua negara bisa menuntaskan pembaharuan/renewal MoU sektor domestik
berdasarkan skema One Channel Recruitment. "Saya berharap kita bisa tuntaskan MoU ini
mengikuti apa yang pernah menjadi guidance dari masing-masing Negara," lanjut Menaker "Saya
menginginkan Datuk Seri bisa memberikan atensi terhadap isu tentang One Channel Recruitmen
dan spesifikasi jabatan, one worker one task," katanya.
Ida Fauziyah menambahkan, adanya spesifikasi jabatan dalam draf MoU merupakan salah satu
upaya untuk memastikan bahwa setiap CPMI yang akan bekerja ke luar negeri telah memiliki
kompetensi khusus.

Pemerintah RI pun menyadari bahwa tiap-tiap negara penempatan memiliki aturan
ketenagakerjaan terkait sektor domestik, sehingga tujuh spesifikasi jabatan yang tercantum
dalam Kepmenaker Nomor 354 Tahun 2015 tentang jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga
Kerja Indonesia di luar negeri pada pengguna perseorangan perlu disesuaikan.

Menaker mengatakan, spesifikasi jabatan dalam draf MoU untuk penempatan dan pelindungan
sektor domestik saat ini telah disesuaikan/disimplifikasi menjadi lima jabatan. Yakni Housekeeper
and Family Cook, Child and Baby Care, Elderly Caretaker, Family Driver, dan Gardener
(housekeeper telah digabung dengan family cook dan child care worker telah digabung dengan
babysitter).

Ditegaskan Menaker, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, penempatan PMI hanya dapat dilakukan ke negara
penempatan yang telah memiliki; (1) dokumen kerjasama bilateral dengan Pemerintah
Indonesia, (2) regulasi yang mengatur tenaga kerja asing, serta (3) program jaminan sosial,
"Kami berharap agar tata kelola penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia ke depan dapat
berlangsung melalui satu saluran/mekanisme yang disepakati oleh pemerintah kedua negara
sehingga dapat lebih mudah dalam melakukan kontrol dan pengawasan," ujarnya.

Sementara itu, Datuk Seri Saravanan Murugan mendukung langkah yang akan dilakukan dan
pihaknya akan memperkenalkan satu aplikasi yang dapat membantu PMI di Malaysia. "Sistem
98