Page 215 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MARET 2021
P. 215

NINING ELITOS KASBI DIPANGGIL POLISI, YUSRI: IZINNYA KE DPR, DEMO
              KE ISTANA

              TEMPO.CO,  Jakarta  -  Kabid  Humas  Polda  Metro  Jaya  Komisaris  Besar  Yusri  Yunus
              mengatakan salah satu alasan pihaknya memanggil Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat

              Buruh atau KASBI Nining Elitos, karena tidak sinkronnya izin lokasi demonstrasi yang
              mereka adakan pada Senin, 8 Maret 2021. Dalam surat pemberitahuan ke polisi, Nining
              mengatakan demo akan dilaksanakan di depan Gedung DPR RI.

              "Tapi ternyata mereka arahnya tidak ke sana, tapi ke Istana atau Patung Kuda. Itu yang
              kami akan lakukan klarifikasi hari Senin nanti," ujar Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta
              Selatan, Jumat, 12 Maret 2021.

              Yusri mengatakan jumlah massa yang Nining kerahkan dalam demonstrasi itu sejumlah
              300 orang. Yusri mengatakan dugaan pelanggaran protokol kesehatan di demo itu terjadi

              saat massa melakukan long march ke Istana Merdeka. "Ada dugaan pelanggaran prokes,
              akan kami klarifikasi hari Senin," kata Yusri.

              Dalam  surat  undangan  klarifikasi  kepada  Nining  Elitos  yang  bernomor
              LP/235/III/YAN.2.5/2021/SPKT  PMJ  teranggal  9  Maret  2021,  disebutkan  ia  diduga
              melanggar Pasal 169 KUHP dan atau Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 93 UU RI Nomor 6
              tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP dan atau Pasal 55
              ayat 1 KUHP.


              Demonstrasi KASBI pada Senin lalu bertepatan dengan hari perempuan internasional.
              Selain di depan Gedung Kemenaker dan ILO, massa juga berkumpul di depan Patung
              Kuda Arjuna Wijaya.

              Dalam tuntutannya, massa KASBI menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law dan
              penindasan  terhadap perempuan.  Selain  itu,  massa  juga  menuntut  UU  Penghapusan
              Kekerasan Seksual segera disahkan pemerintah.


              M JULNIS FIRMANSYAH.




















                                                           214
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220