Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MARET 2021

PEMERINTAH DORONG PERUSAHAAN DAFTAR WLKP SECARA DARING

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau perusahaan-
perusahaan melaksanakan ketentuan wajib lapor ketenagakerjaan secara online. Sejauh ini,
jumlah perusahaan yang menyampaikan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP)
online melalui sistem informasi ketenagakerjaan (Sisnaker) belum sesuai harapan.

"Jumlah perusahaan yang menyampaikan wajib lapor ketenagakerjaan online masih sangat
sedikit. Salah satu pekerjaan rumah kita yang mendesak yakni pelaksanaan wajib lapor
ketenagakerjaan secara daring," ucap Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binawasnaker dan K3) Kemnaker,
Haiyani Rumondang dalam siaran pers yang diterima pada Jumat (12/3).

Pendaftaran perusahaan melalui portal WLKP tersebut juga ditujukan untuk memperbaharui data
perusahaan pada database Kemnaker. Cara ini sekaligus memberikan akses kepada perusahaan
untuk dapat menggunakan layanan ketenagakerjaan lainnya yang terintegrasi pada sisnaker.
Jika melakukan pendaftaran melalui portal WLKP, data perusahaan secara otomatis akan
terdaftar dalam database Kemnaker. Selanjutnya akan digunakan oleh Pemerintah untuk
memberikan pelayanan lebih baik terkait kegiatan ketenagakerjaan kepada masyarakat umum
dan perusahaan.
"Jumlah perusahaan yang menyampaikan WLKP melalui online belum seberapa dibandingkan
perusahaan yang ada di Indonesia. Karena itu, kita terus menyosialisasikan dan mengingatkan
agar perusahaan-perusahaan segera melakukan wajib lapor ketenagakerjaan secara online,"
ucap Haiyani.

Berdasarkan data yang dihimpun dari http://wajiblapor.kemnaker.go.id hingga Kamis
(11/3/2021), terdapat 344.678 perusahaan yang sudah mendaftar melalui WLKP online. Haiyani
mengatakan seiring pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan online ini sehingga pelaporan
secara manual tidak dapat dilakukan.

Langkah ini sesuai kebijakan pemerintah yang mendorong seluruh layanan publik terintegrasi
dalam teknologi Online Single Submission (OSS). Teknologi OSS ini memungkinkan pengguna
jaringan dapat mengakses sumber daya yang ada hanya dengan satu akun pengguna.
"Harapan saya pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 sebagai garda terdepan dalam
penegakan hukum bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja untuk
berani melakukan perubahan menuju trust based culture," kata Haiyani.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo, mengatakan
kondusifnya kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur karena pihaknya berhasil mengatasi
beberapa persoalan ketenagakerjaan. Estu menilai keberhasilan tersebut karena Disnaker selalu
memperoleh pembinaan dan arahan Dirjen PHI dan Jamsos serta seluruh jajaran lingkup
pengawasan dan juga K3.

"Perlu koordinasi dan sinergi antara pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 untuk
mendorong perusahaan agar menaati pelaporan ketenagakerjaan melalui WLKP online" ujarnya.
(ark) Editor : Frans (ftagawai@gmail.com).

89