Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020
P. 175
Judul UU Cipta Kerja Jadi Angin Segar dan Lindungi Hak-hak Pekerja
Nama Media investor.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://investor.id/national/uu-cipta-kerja-jadi-angin-segar-dan-
lindungi-hakhak-pekerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-12-14 11:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Tri Okta Sulfa Kimiawan (Ketua Biro Konseling dan Advokasi Serikat Pekerja Indofarma)
Kami di lapangan banyak mengamati dan memberikan masukan-masukan RPP ke konfederasi
untuk dilakukan perubahan ke pemerintah. UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan lebih
memberikan kepastian dan perlindungan ke pekerja
positive - Tri Okta Sulfa Kimiawan (Ketua Biro Konseling dan Advokasi Serikat Pekerja Indofarma)
UU Cipta Kerja menjadi angin segar dan mampu menjadi solusi dari masalah pesangon sehingga
memberikan kepastian pembayaran pesangon bagi pekerja di sektor apapun. Meskipun jumlah
pesangonnya lebih kecil, dari 32 menjadi 25 kali gaji, tapi ini lebih pasti untuk melindungi pekerja
positive - Tri Okta Sulfa Kimiawan (Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi di UBK) Artinya
pemerintah berkomitmen memastikan pembayaran PHK dan kami berharap perusahaan tidak
boleh abai terhadap pesangon yang telah menjadi hak para pekerja dalam melakukan PHK
negative - Tri Okta Sulfa Kimiawan (Ketua Biro Konseling dan Advokasi Serikat Pekerja
Indofarma) Sehingga, pekerja yang mengalami PHK baik karena mengundurkan diri atau karena
alasan-alasan lainnya yang diatur dalam UU Cipta Kerja sama-sama berhak atas UP dan/atau
UPMK dan UPH
Ringkasan
Tim Tripartit yang terdiri dari Serikat Buruh, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, dan
pemerintah tengah menggodok empat Peraturan Pemerintah (PP) klaster ketenagakerjaan yang
menjadi aturan turunan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Tiga diantaranya telah selesai dibahas yaitu RPP tentang Penggunaan TKA, RPP tentang
Hubungan Kerja, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, serta PHK. Termasuk Revisi PP Nomor 78
Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sementara, menyangkut soal pesangon pekerja masih
dilakukan pembahasan.
174
