Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020
P. 52
Sekira pukul 19.40 Wita massa aksi tak kunjung beranjak dari lokasi desmontrasi, aparat
kepolisian yang melalukan pengamanan kalah jumlah, akibatnya mereka dipukul mundur oleh
demonstran. Akibatnya puluhan unit truk tronton yang sedang terparkir, excavator, motor serta
dua pos security dibakar massa.
Mobil pemadam kebakaran yang berada di lokasi bentrok berusaha memadamkan kobaran api,
namun dihalau oleh masa aksi. Bahkan mereka mengancam akan membakar mobil pemadam
kebakaran itu jika coba memadamkan kobaran api yang membakar sejumlah fasilitas milik
perusahaan.
Aparat kepolisian yang melakukan pengamanan seolah tak berdaya menghalau ribuan masa aksi
yang kecewa karena tidak ditemui oleh pihak perusahaan.
Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan aksi demonstrasi yang
berujung ricuh itu.
"Iya benar kericuhan dalam demo buruh itu," kata Ferry.
Tak lama berselang, Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa akhirnya hadir di antara demonstran.
Dari atas mobil taktis milik kepolisian Kery menghimbau warganya untuk tidak anarkis lagi dan
meminta mereka untuk pulang.
"Kalian sebaiknya pulang dulu. Percayakan kepada saya untuk mengurus dan bertemu dengan
pimpinan perusahaan ini," ujarnya dihadapan massa aksi.
Sayangnya, massa tak mau pulang sebelum ada keputusan dari pimpinan PT VDNI salah satunya
adalah tuntutan kenaikan gaji. Mereka justru terus membakar ban di depan jalan persimpangan
perusahaan.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen perusahaan yang dikonfirmasi oleh jurnalis belum juga
merespon pertanyaan yang dilayangkan melalui pesan Aksi unjuk rasa yang dimotori oleh Serikat
Perlindungan Tenaga Kerja (SPTK) Kabupaten Konawe dan Federasi Kesatuan Serikat Pekerja
Nasional (OPW F-KSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara, menuntu agar pekerja yang masa kerjanya
lebih dari 36 bulan diangkat menjadi karyawan tetap PT VDNI.
Mereka juga mendesak agar pihak perusahaan menaikkan upah mereka. Terutama para pekerja
yang masa kerjanya sudah melebih satu tahun.
"Kami juga menuntut kenaikan upah bagi pekerja/ buruh yang sudah lebih dari 1 Tahun bekerja,
karena kami lihat sudah tidak Sesuai lagi dengan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun
2015, Pasal 42," beber Killing selaku kordinator aksi.
51
