Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 16
la mengungkap total anggaran bantuan subsidi upah untuk 15,7 juta pekerja mencapai Rp37,87
triliun. Padahal dalam rapat kerja dengan Kemenaker, anggaran yang dibutuhkan lebih kecil
Rp37,74 triliun.
Artinya, ada kelebihan anggaran Rp 129 miliar. Karenanya, Netty menyorot masalah kelebihan
bantuan subsidi upah.
Menaker, Ida Fauziah, sendiri mengaku selisih sekitar Rp129 miliar yang dianggarkan pemerintah
untuk biaya transfer antarbank apabila rekening penerima manfaat bukan bank himpunan bank
milik negara (Himbara).
"Seharusnya Menaker menjelaskan tanpa harus ditanya kalau ada penambahan biaya transfer,
agar semua pihak tahu, baik jumlahnya maupun alasan di balik penambahannya. Jika saat raker
tidak ada diteliti untuk menanyakan, maka itu akan terlewati begitu saja," kata Netty, Minggu
(30/8).
CIDERAI KEADILAN
la menilai besarnya biaya transfer ini, menurutnya, semakin menciderai rasa keadilan. Karena
ada banyak Pekerja informal yang tidak tersentuh program, misalnya, petani yang mencapai
33 juta.
"Dari paparan pemerintah, pekerja informal tidak tersentuh sama sekaii. Sementara ada dana
yang sangat besar hanya untuk biaya transfer, ini kan tidak adil dan berpotensi diskriminatif.
Atas dasar apa pemerintah memprioritaskan pekerja dengan gaji di bawah 5 juta untuk
mendapatkan subsidi dan mengabaikan pekerja sektor lain?" kata balik bertanya.
Kurangnya perhatian pemerintah pada tenaga kerja sektor informal, pekerja ter-PHK atau
dirumahkan yang tidak termasuk dalam sasaran penerima subsidi upah ini sangat disesalkan
politisi PKS ini.
"Bagaimana nasib pekerja yang di-PHK, dirumahkan atau pekerja informal? Mereka juga tengah
menunggu bentuk perhatian negara. Belum lagi bicara petani, nelayan, guru honorer, supir
ambulance atau petugas kebersihan di RS rujukan Covid, mana bentuk perhatian pemerintah?
Mereka juga sangat membutuhkan bantuan agar bisa bertahan hidup, bukan hanya pegawai
yang bergaji di bawah 5 juta yang masih berpenghasilan," terang Netty. (bi)
15
