Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 14

"Apabila  ada peserta program  yang tidak  memperoleh  haknya  padahal  memiliki  kepesertaan
              BPJS  Ketenagakerjaan,  langsung  dapat  mengadukan  ke  BPJS  Ketenagakerjaan,"  kata  Soes,
              Jumat (28/8/2020) siang, dikutip  Kompas.com.

              Hal tersebut dikarenakan data valid penerima manfaat ada di BPJS Ketenagakerjaan.

              "Tapi dalam rangka negara hadir, di Kemnaker menyediakan posko pengaduan, melalui Sisnaker
              (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) di dalamnya ada pusat bantuan," ujar dia.

              Pusat bantuan ini dapat diakses masyarakat melalui laman kemnaker.go.id.
              Dihubungi  secara  terpisah,  Direktur  Deputi  Hubungan  Masyarakat  dan  Antar  Lembaga  BPJS
              Ketenagakerjaan Irvansyah Uton Banja menyampaikan karyawan atau pegawai honorer yang
              memenuhi syarat itu dapat mengonfirmasi kepada perusahaan masing-masing.

              "Peserta dapat menanyakan langsung kepada pihak perusahaan atau pemberi kerja, apakah
              telah menyampaikan nomor rekeningnya kepada BP JAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan)," ujar
              Utoh, Sabtu (29/8/2020).

              Ia pun mengimbau perusahaan untuk memberikan data pegawainya dengan benar.

              "Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk menyerahkan data terkini para
              pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja. Begitu pula dengan nomor
              rekening  yang  tidak  valid,  kami  kembalikan  kepada  perusahaan  untuk  dikonfirmasi  kembali
              kepada pekerjanya dan akan kami lakukan validasi ulang," kata Direktur Utama BPJAMSOSTEK
              Agus Susanto dalam keterangan tertulis 27 Agustus 2020.

              Persyaratan  Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenake) Nomor 14 Tahun
              2020 ada 7 kriteria, meliputi:  a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk
              Kependudukan (NIK);  b. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif
              di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;  c. Peserta yang
              membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah  di bawah Rp 5 juta
              sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;  d. Pekerja/buruh penerima upah;
              e.  Memiliki  rekening  bank  yang  aktif;    f.  Tidak  termasuk  dalam  peserta  penerima  manfaat
              program Kartu Prakerja; dan  g. Menjadi peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS
              Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020..






























                                                           13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19