Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 10
Bagi KSPI, mengawal DPR merupakan keharusan agar lembaga legilastif ini tidak masuk angin
dalam membahas RUU Cipta Kerja. Terlebih pembahasan klaster ketenagakerjaan di DPR
direncanakan mulai digelar bulan depan, menyusul selesainya pembahasan klaster perizinan
usaha.
"Aksi ini sebagai bentuk dukungan agar DPR menolak draf RUU Cita Kerja versi pemerintah,
sekaligus sebagai dukungan kepada tim bersama DPR dan serikat pekerja agar usulan buruh
bisa diterima oleh DPR," ujar Kahar.
Berbeda dengan buruh, kalangan pengusaha berharap aturan ini bisa segera disahkan tanpa
harus berpolemik. Bob Azzam, Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia,
menyatakan, beleid Omnibus Law harus didukung sepenuhnya, termasuk dari kalangan buruh
karena bisa menjadi sentimen positif bagi dunia usaha di tengah pandemi.
Havid Vebri, Andy Dwijayanto
9
