Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 8
Adapun serikat pekerja yang tergabung dalam tim ini mewakili 32 federasi dan konfederasi.
Antara lain, 13 federasi KSPSI Andi Gani, 9 federasi KSPI, 3 federasi KSPSI Yoris, dan beberapa
federasi seperti FSPMI, PPMI 98, forum guru dan tenaga honorer, dan sebagainya.
Berbeda dengan tim teknis yang dibentuk pemerintah, Said mengklaim, perwakilan buruh di tim
perumus mendapat tempat untuk menyampaikan aspirasi dan masukannya. Pendapat dari
kalangan buruh ini nantinya akan menjadi rumusan sebagai bahan yang akan dijadikan
argumentasi Panja Baleg DPR RI dalam pembahasan bersama pemerintah.
Selama dua kali menggelar pertemuan, DPR dan serikat pekerja yang tergabung dalam tim
perumus sudah menghasilkan beberapa kesepahaman.
Pertama, seluruh materi muatan Klaster Ketenagakerjaan yang sudah terdapat dalam putusan
Mahkamah Konstitusi, tentang: perjanjian kerja waktu tertentu, upah, pesangon, hubungan
kerja, PHK, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jaminan sosial, dan materi muatan
lain harus didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.
Kedua, terkait sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja dikembalikan sesuai
ketentuan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dengan proses yang dipertimbangkan
secara seksama.
Ketiga, terkait hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri,
maka pengaturannya dapat dimasukan di dalam RUU Cipta Kerja dan terbuka terhadap masukan
publik.
"Intinya, kami meminta aturan-aturan yang sudah ada, seperti UU Nomor 13 Tahun 2003, tetap
dipakai dan tidak diubah sama sekali, termasuk kepu-tusan-keputusan MK tersebut," Ujar Said.
Namun, untuk hal-hal baru yang tidak diatur dalam UU 13/2003, seperti pekerja industri startup,
pekerja paruh waktu, pekerja di industri UMKM, juga pekerja di transportasi Online, maka masih
memungkinkan untuk didiskusikan dan diatur dalam RUU Cipta Kerja. "Seperti poin ketiga dalam
rumusan kami," cetusnya.
Di tim perumus, serikat, pekerja memang seolah mendapat. angin surga. Soalnya, sudah ada
komitmen perwakilan DPR yang ada di tim perumus untuk memasukkan poin-poin materi
substansi yang disampaikan serikat pekerja ke dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) Fraksi
yang akan dibahas bersama pemerintah.
"Kami akan masukkan pokok-pokok pikiran dari serikat buruh ke dalam DIM tiap fraksi," ujarnya
Willy Aditya, Wakil Ketua Baleg DPR RI.
Tak banyak berubah
Namun, siapa menjamin pembahasan dengan pemerintah bisa berjalan mulus sesuai aspirasi
buruh yang tergabung dalam tim perumus DPR?
Pasalnya, tim teknis bentukan pemerintah tidak banyak mengubah pasal-pasal kontroversial
dalam klaster ketenagakerjaan yang selama ini ditentang buruh. Dari beberapa isu sensitif, hanya
pasal tentang pengupahan yang dipastikan berubah dari draf awal.
"Mekanisme pengupahan akan dikembalikan ke aturan yang sekarang berlaku, yakni upah
minimun tingkat kota dan provinsi," jelas Ristandi.
Sebelumnya, RUU Ciptaker akan menghapus upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang berlaku
di wilayah kabupaten/kota, dengan menyerahkan wewenang penetapan upah di tangan
gubernur (pasal 88 C).
7
