Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 7

Ringkasan

              Pasal-pasal klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja akan segera dibahas di DPR. Serikat
              pekerja dan buruh terpecah?

              Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (  KSPI)  Said  Iqbal  enteng  saja  melontarkan
              kekesalannya. Dengan lantang, ia menuding, tim teknis pembahasan klaster ketenagakerjaan
              dalam  draf  Omnibus  Law  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Cipta  Kerja  hanya  sebagai  alat
              legitimasi pemerintah "Sebagai stempel saja itu," ujarnya. Itu juga yang membuatnya keluar dari
              tim teknis bentukan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tersebut.



              DEBAT RUU SAPU JAGAT SUARA BURUH TAK BULAT

              Pasal-pasal klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja akan segera dibahas di DPR. Serikat
              pekerja dan buruh terpecah?

              Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  Said  Iqbal  enteng  saja  melontarkan
              kekesalannya. Dengan lantang, ia menuding, tim teknis pembahasan klaster ketenagakerjaan
              dalam  draf  Omnibus  Law  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Cipta  Kerja  hanya  sebagai  alat
              legitimasi pemerintah "Sebagai stempel saja itu," ujarnya. Itu juga yang membuatnya keluar dari
              tim teknis bentukan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tersebut.

              Keputusannya  ini  diikuti  pula  oleh  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (KSPSI)
              pimpinan Andi Gani Nena Wea (KSPSI AGN).

              Padahal, mereka baru baru dua kali ikut pertemuan tim teknis membahas RUU Ciptaker. Namun,
              dari dua kali pertemuan itu, ia sudah menangkap kesan arogansi pengusaha dan pemerintah.

              Dalam pertemuan pertama, draf sandingan yang berisi analisis dan pandangan kalangan buruh
              mengenai dasar penolakannya terhadap klaster ketenagakerjaan ditolak mentah-mentah oleh
              perwakilan pengusaha.

              Sementara  dalam  pertemuan  kedua,  kalangan  pengusaha  menegaskan  bahwa  pertemuan  di
              dalam tim teknis tidak perlu ada keputusan dan kesepakatan karena tim tersebut hanya sekadar
              memberikan masukan. "Kalau begitu buat apa kami di situ?" cetusnya.
              Sayang, sikap serikat pekerja dan buruh tersebut tidak bulat. Dari delapan elemen buruh yang
              terlibat dalam tim teknis, hanya dua organisasi buruh yang mundur. Sementara enam serikat
              pekerja lainnya memutuskan tetap bertahan di tim pembahasan.

              Keenam serikat tersebut adalah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan
              Yoris Raweyai, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Sarikat Buruh Muslimin
              Indonesia (Sarbumusi), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Federasi Serikat Pekerja
              (FSP)  Perkebunan,  dan  Federasi  Serikat  Pekerja  Perkayuan  dan  Perhutanan  Indonesia  (FSP
              Kahutindo).

              Pewakilan  serikat  pekerja  teisebut  menilai  masuknya  representasi  serikat  pekerja  dalam  tim
              teknis adalah bagian dari strategi perjuangan dan dialog sosial.

              "Kami  yakin  forum  bersama  ini  bisa  digunakan  semaksimal  mungkin  untuk  menyuarakan
              aspirasi-aspirasi yang berkembang dari anggota kami," kata Ristadi, Presiden Konfederasi Serikat
              Pekerja  Nasional (KSPN).

              Sementara kubu Said Iqbal belakangan merapat ke Dewan Perwakilan Rapat (DPR), dengan
              membentuk tim perumus bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk membahas RUU Ciptaker.
                                                            6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12