Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 18

Judul               Kepentingan Investor vs Perlindungan Buruh
                Nama Media          Ekonomi Neraca
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            Tajuk
                Tanggal             2020-08-31 05:54:00
                Ukuran              229x61mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 4.580.000

                News Value          Rp 13.740.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber


              Ringkasan

              Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang saat ini draftnya digodok di DPR memicu keberatan
              dari para buruh di Indonesia. Padahal, Omnibus law Ciptaker ini disusun karena pemerintah
              mengalami kesulitan untuk memperbaiki iklim investasi di dalam negeri.
              Masalah utama yang muncul dari iklim investasi yang tidak kunjung membaik adalah dari aspek
              regulasi investasi. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih pada lintas
              sektoral  maupun  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  sudah  sejak  lama  dikeluhkan  oleh
              pengusaha. Izin investasi dengan satu pintu (one stop Service) hanya diterapkan pada daerah
              tertentu, dan bukan menjadi standar operasional perizinan investasi secara nasional.



              KEPENTINGAN INVESTOR VS PERLINDUNGAN BURUH

              Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang saat ini draftnya digodok di DPR memicu keberatan
              dari para buruh di Indonesia. Padahal, Omnibus law Ciptaker ini disusun karena pemerintah
              mengalami kesulitan untuk memperbaiki iklim investasi di dalam negeri.

              Masalah utama yang muncul dari iklim investasi yang tidak kunjung membaik adalah dari aspek
              regulasi investasi. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih pada lintas
              sektoral  maupun  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  sudah  sejak  lama  dikeluhkan  oleh
              pengusaha. Izin investasi dengan satu pintu (one stop Service) hanya diterapkan pada daerah
              tertentu, dan bukan menjadi standar operasional perizinan investasi secara nasional.

              Kondisi aktual saat ini terkait dengan iklim investasi Indonesia menunjukkan masih banyak aspek
              yang perlu diperbaiki.

              Indonesia menempati peringkat 73 untuk kemudahan berusaha (ease of doing business) versi
              Bank Dunia. Peringkat ini berada di bawah negara-negara dengan skala perekonomian yang
              lebih kecil dibandingkan Indonesia, yaitu Jamaika (71), Vietnam (70), Uzbekistan (69) dan Oman
              yang menempati peringkat 68.
                                                           17
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23