Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020

mengatakan data penerima ini didasarkan pada peserta aktif di Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek).

2,6 JUTA BURUH TERIMA SUBSIDI UPAH

Dihadapkan pada persoalan data yang dinamis, sebanyak 2,6 juta pekerja di wilayah Jawa Barat
akan mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp600.000
selama empat bulan.
Deputi Direktur BP Jamsostek Wilayah Jawa Barat M Yamin Pahlevi mengatakan data penerima
ini didasarkan pada peserta aktif di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(BPJamsostek).

"Dari sekitar 5,2 juta pekerja yang terdata di BP Jamsostek Jabar, sekitar 2,6 juta adalah pekerja
aktif yang akan menerima subsidi upah," katanya di Bandung, Sabtu (28/8).

Adapun sisanya, 2,6 juta buruh dipastikan tersisih karena tidak memenuhi syarat.

Menurutnya dari total tenaga kerja yang menjadi peserta aktif di BP Jamsostek tersebut tidak
semuanya berhak menerima subsidi upah. Pihaknya hanya memverifikasi pekerja yang berhak
menerima sesuai dengan kriteria yang ditentukan pemerintah.
Yamin mengatakan jumlah tersebut telah diverifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan
sebagai yang berhak menerima bantuan. Yakni non PNS, TNI, Polri, atau pegawai BUMN serta
yang upahnya di bawah Rp5 Juta. "Seluruhnya siap ditransfer ke rekening masing-masing,"
ujarnya.

Ia mengatakan bahwa Jawa Barat memang menjadi salah satu wilayah yang banyak dari tenaga
kerjanya mendapatkan bantuan subsidi upah tersebut. Diharapkan bantuan ini bisa
dimanfaatkan para pekerja untuk mendorong perekonomian di tengah dampak pandemi Covid-
19 yang mendera Indonesia dan dunia.

Data BPJS Ketenagakerjaan tercatat mengalami beberapa kali perubahan. Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Jawa Barat mencatat setidaknya ada 4 juta pekerja aktif terdaftar sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan pada 2019 lalu.
Angka ini kemudian kembali diperbaharui dimana data terbaru dari BPJS Ketenagakerjaan hingga
Juli 2020 kepesertaan aktif yang terdaftar di Jabar tercatat ada 2,64 juta pekerja. Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Taufik Garsadi mengatakan program subsidi gaji
tersebut kewenangannya langsung antara pemerintah dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pihaknya mengaku turut membantu dari sisi koordinasi dan pemantauan. Menurutnya angka 4
juta itu merupakan kepesertaan aktif, namun yang baru memperbaharui data nomor rekening
pada sepekan terakhir baru separuhnya. "Angkanya sekitar 4 juta yang mendapat subsidi gaji,
tapi data riil (berapa yang menerimanya) terus kami koordinasikan dengan BPJS [BP
Jamsostek]," katanya.

Dalam monitoring yang dilakukan Disnaker bersama BP Jamsostek, ada salah satu kendala dalam
pendataan pekerja yang berhak yakni ada seperempat perusahaan di Jawa Barat yang berkantor
pusat di Jakarta. "Dari 4 juta, artinya ada 1 juta lebih didaftarkan kantor pusat, ini yang terus
saya monitor," ujarnya.

Taufik memastikan sesuai undang-undang program apresiasi pemerintah pada pekerja ini
dipercayakan kepada BP Jamsostek. Menurutnya program ini berbeda dengan bantuan sosial

27