Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020

Kepatuhan dan kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker saat
beraktivitas di luar rumah, menjaga jarak, serta mencuci tangan ini kembali digaungkan seiring
ditemukannya tiga klaster Covid-19, masing-masing di pabrik LG, Suzuki, dan PT ONK di kawasan
industri Bekasi.

Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menduga temuan ratusan karyawan yang terpapar
Covid-19 itu bermula dari ketidakdisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. "Kalau
ternyata ada klaster berarti ada perilaku selama ini yang kurang mengikuti protokol. Apakah
memakai maskernya tidak disiplin, apakah jaga jaraknya tidak dilakukan, apakah cuci tangan
tidak dilakukan, atau ada OTG (orang tanpa gejala) yang tidak terindentifikasi melakukan
kegiatan?" imbuhnya.

Penularan Covid-19, ungkap Ridwan, bisa terjadi di tempat kerja atau di luar tempat kerja.
Apabila penerapan protokol di tempat kerja sudah dilakukan, maka potensi penularan berpindah
ke aktivitas pekerja selepas dari tempat kerjanya. Pemantauan terkait kepatusan pekerja atau
masyarakat di luar tempat kerja sulit dipantau oleh pihak perusahaan.

"Pulang dari kantor pekerja harus menaati protokol-protokol kesehatan. Jangan sampai,
ketidakdisiplinan di luar kantor akhirnya membawa penyakit, menularkan di kantornya," kata
Ridwan.

Penegakan Hukum

Strategi lain guna memastikan kepatuhan warga atas penggunaan masker adalah penegakan
hukum berdasarkan Peraturan Gubernur Jabar no 60 tahun 2020. Aturan itu memperkenankan
petugas Satuan Polisi Pamong Praja mencatat dan melaporkan pelanggaran protokol kesehatan
seperti kewajiban mengenakan masker di luar rumah.

Sejak satu pekan lalu, sudah ada ratusan pelanggar yang kedapatan tidak mengenakan masker
di berbagai lokasi seperti perkantoran hingga tempat wisata di Pantai Pagandaran. Kabupaten
Pangandaran. Identitas diri pelanggar dicatatkan dalam Aplikasi Pencatatan Pelanggaran atau Si
Caplang, yang diluncurkan pada 22 Agustus 2020 lalu.

Berdasarkan peraturan gubernur itu, petugas berwenang mencatatkan identitas pelanggar dan
memberikan sanksi. Mulai dari teguran, laporan tertulis, hingga memberikan denda uang ratusan
ribu yang wajib dibayarkan secara daring. Apabila ada pelanggar yang berasal dari kalangan
pengelola kantor atau tempat kerja, maka sanksi paling beratnya berupa pencabutan izin
operasional.

Pelanggar yang sudah tercatat hingga tiga kali dalam aplikasi tersebut akan dikenakan sanksi
paling berat sesuai peraturan gubernur. [153]

31