Page 286 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 286
Judul Menaker: Pembahasan RUU Cipta Kerja Dilakukan Secara Transparan
dan Demokratis
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4342414/menaker-pembahasan-
ruu-cipta-kerja-dilakukan-secara-transparan-dan-demokratis
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2020-08-28 20:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja sangat terbuka dan melibatkan seluruh pihak banyak. Adapun
beberapa pihak dilibatkan di antaranya para pekerja buruh, pengusaha, dan praktisi dari
akademisi dari berbagai keilmuan.
MENAKER: PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA DILAKUKAN SECARA TRANSPARAN
DAN DEMOKRATIS
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hj Ida Fauziyah, M.SI mengatakan, pihaknya menyadari di
balik cita-cita mulia yang terkandung dalam RUU Cipta Kerja, terdapat riak-riak dinamika sosial,
baik yang pro maupun yang kontra, terutama pada materi klaster ketenagakerjaan. Meski
demikian Menaker memastikan bahwa pemerintah sangat terbuka atas berbagai masukan
kontruktif.
Hal itu disampaikan Menaker saat menjadi keynote speaker dalam webinar bertema Peluang dan
Tantangan RUU Cipta Kerja yang diselenggarakan Injabar dan Universitas Padjajaran, Jumat
(28/8/2020).
"Proses panjang pembentukan RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan telah dilalui.
Kami mulai kembali, kami review kembali dengan melibatkan partisipasi stakeholder , utamanya
unsur pekerja, pengusaha juga unsur praktisi dan akademisi dari berbagai dimensi keilmuan,"
ujar Ida.
Bahkan meskipun RUU Cipta Kerja telah diserahkan dan tengah dibahas di DPR, Kementerian
Ketenagakerjaan bersama serikat pekerja dan pengusaha terus melakukan pendalaman atas
subtansi ketenagakerjaan dalm RUU Cipta Kerja.
"Pemerintah sangat terbuka atas berbagai masukan kontruktif, proses dilakukan secara
transparan dan demokratis, serta mengedepankan kepentingan nasional," tegas Ida.
285
