Page 330 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 330
KSPN: SERIKAT BURUH TIDAK MENOLAK TOTAL RUU CIPTA KERJA
JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi mengatakan perlu ada
pelurusan terhadap persepsi bahwa serikat buruh atau serikat pekerja menolak total RUU Cipta
Kerja.
Ristadi menegaskan tidak ada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang tidak setuju perizinan
investasi dipermudah, pemangkasan birokrasi, dan perizinan-perizinan usaha yang rendah biaya
dan berkepastian waktu.
"Jadi kalau kemudian ada yang menyatakan bahwa serikat buruh/serikat pekerja menolak total
RUU Cipta Kerja saya kira ini perlu diluruskan. Bahwa RUU Cipta Kerja ini kan juga mengatur
tentang bagaimana perizinan dipercepat, pemangkasan birokrasi, dan perlindungan untuk
UMKM. Tentu hal-hal seperti ini tidak kami tolak," ujar Ristadi dalam diskusi virtual bertajuk
Melihat Peluang dan Tantangan RUU Cipta Kerja yang digelar Injabar dan Pusat Studi
Administrasi Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran, Jumat (28/8).
Ristadi menjelaskan, dalam klaster ketenagakerjaan terdapat klausul yang tidak pernah diungkap
ke publik. Menurut dia, terdapat tiga klausul baru yang tidak ada di UU Ketengakerjaan
No.13/2003.
Berikut penjelasan Ristadi terkait tiga klausul baru dalam RUU Cipta Kerja yang disebut akan
berdampak positif bagi pekerja;
1. Uang kompensasi untuk Pekerja Kontrak atau PKWT. Ini yang dalam UU sekarang yang
berlaku itu tidak ada pekerja kontrak ketika dia di-PHK atau habis masa kontraknya, pekerja
tersebut tidak mendapatkan kompensasi pesangon, yang mendapatkan kompensasi pesangon
hanya pekerja yang dengan status pekerja tetap. Dalam RUU Cipta Kerja ini disebutkan soal
aturan itu.
2. Disebutkan juga tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Dalam UU ketengakerjaan yang
sekarang belum diatur atau belum disebutkan. Dalam RUU Cipta Kerja ini disebutkan bahwa
ketika pekerja kena PHK akan diberikan jaminan kehilangan pekerjaan.
3. Kemudian juga ada penghargaan lainnya bahwa dari masa kerja dari 3-6 tahun itu akan
diberikan uang penghargaan lainnya selama dia masih tetap bekerja. Jadi yang saya baca begitu.
Si pekerja tetep bekerja tapi ketika dia sudah memasuki masa kerja 3 tahun dia akan
mendapatkan penghargaan lainnya dalam bentuk uang.
Ristadi menceritakan fakta tentang kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini yang didapat
KSPN dari hasil di 23 Kota/Kabupaten industri di pulau Jawa. Menurut data KSPN, hingga saat
ini tidak ada satupun perusahaan di Indonesia yang 100% melaksanakan norma kerja.
"Jadi ditemukan banyak pekerja yang sudah bekerja 10 tahun tapi statusnya masih kontrak
padahal di UU Ketenagakerjaan yang sekarang berlaku pekerja kontrak itu batas waktunya itu
maksimal hanya 3 tahun," ungkap Ristadi.
"Kami juga menemukan banyak perusahan yang tidak mampu bayar upah minimum, seperti
daerah-daerah pinggiran kebanyakan di sektor padat karya itu banyak perusahaan yang tidak
melaksanakan upah minum," sambung Ristadi.
Selain itu, Ristadi juga menyampaikan bahwa hari ini fenomena pekerja kontrak semakin massif
yang diakui pihaknya tidak bisa dibendung.
"Ini soal paradigma, bagaimana masyarakat memandang soal pekerjaan dan pemerintah
bagaimana menyediakan pekerjaannya. Ketika hari ini ada 7 juta lebih pengangguran dan
329
