Page 326 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 326

kemudahan dalam menjalankan usaha pada 2019. Capaian itu ingin ditingkatkan pemerintah
              agar Indonesia mampu menembus 50 besar negara.
              Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, sampai dengan triwulan IV 2019 terdapat 1.282
              orang pengawas ketenagakerjaan dengan rincian 1.218 orang merupakan pengawas daerah dan
              64 orang pengawas pusat. Dari angka tersebut, 366 orang diberikan tambahan kewenangan
              sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis dan 349 orang diberikan tambahan kewenangan
              sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan.

              Pengawas terbanyak ada di berada daerah, di Jawa Barat (97 orang), Jawa Tengah (114 orang)
              dan  Jawa  Timur  (131  orang).  Ida  berharap  pengawas  di  ketiga  daerah  tersebut  dapat
              meminimalkan kasus pelanggaran ketenagakerjaan dan di daerah lainnya untuk mengoptimalkan
              pengawasan meski dalam keterbatasan.

              Para pengawas itu harus mengawasi 315.395 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang
              tercatat  mencapai  7.756.135  orang,  berdasarkan  data  Wajib  Lapor  Ketenagakerjaan  Online
              (WLKP) sampai dengan 2020. Kementerian Ketenagakerjaan mendata jumlah perusahaan yang
              melakukan pelanggaran pada 2018 sebanyak 12.404 perusahaan dengan pelanggaran norma
              ketenagakerjaan sebanyak 25.123 dan pelanggaran norma K3 sebanyak 6.585.

              Pada 2019, terdapat 21.613 perusahaan melakukan pelanggaran, dengan pelanggaran norma
              ketenagakerjaan sebanyak 35.066 dan pelanggaran norma K3 sebanyak 13.414. Selain itu, pada
              tahun  yang  sama  terdapat  59  kasus  pelanggaran  tindak  pidana  ketenagakerjaan  yang  telah
              dilakukan  proses  penyidikan.  Melihat  data  itu,  Ida  mengatakan  dibandingkan  jumlah  yang
              terindikasi  pelanggaran  norma  ketenagakerjaan,  maka  sedikit  para  PPNS  yang  melakukan
              penyidikan.  Dari  jumlah  penyidikan  tersebut,  56  kasus  merupakan  penyidikan  tindak  pidana
              ringan.

              "Saya  mengapresiasi  para  PPNS  Ketenagakerjaan  yang  telah  berdedikasi  menjalankan  tugas
              negara untuk melakukan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. Saya harap ini menjadi
              contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain," ucapnya.





































                                                           325
   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331