Page 322 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 322
"Jadi ditemukan banyak pekerja yang sudah bekerja 10 tahun tapi statusnya masih kontrak
padahal di UU Ketenagakerjaan yang sekarang berlaku pekerja kontrak itu batas waktunya itu
maksimal hanya 3 tahun," ungkap Ristadi.
"Kami juga menemukan banyak perusahan yang tidak mampu bayar upah minimum, seperti
daerah-daerah pinggiran kebanyakan di sektor padat karya itu banyak perusahaan yang tidak
melaksanakan upah minum," sambung Ristadi.
Selain itu, Ristadi juga menyampaikan bahwa hari ini fenomena pekerja kontrak semakin massif
yang diakui pihaknya tidak bisa dibendung.
"Ini soal paradigma, bagaimana masyarakat memandang soal pekerjaan dan pemerintah
bagaimana menyediakan pekerjaannya. Ketika hari ini ada 7 juta lebih pengangguran dan
kemudian 40 juta lebih rakyat Indonesia yang bekerja paruh waktu maka hari ini pemerintah
berpikir bagaimana rakyatnya bekerja tidak nganggur, kata Ristadi.
Ristadi menambahkan, saat ini pemerintah dan DPR sudah mengakomodir aspirasi dari buruh
dengan membentuk Tim Tripartite dan Tim Perumus perbaikan RUU Cipta Kerja.
"Pemerintah sudah mengakomidir aspirasi dari buruh sudah membentuk Tim Tripartite di situ
ada pemerintah, ada KADIN, dan ada juga kami dari Serikat Pekerja/Buruh. Tentunya kami
sebagai representasi Serikat Pekerja/Buruh Indonesia. DPR pun juga telah membentuk tim
perumus yang terdiri dari perwakilan Baleg DPR, KSPI, dan KSPSI AGN," jelas Ristadi.
"Di situlah peran kami yakni memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Supaya ketika
investasi tumbuh ekonomi juga tumbuh tapi tidak mengabaikan kesejahteraan daripada
pekerja," tambah Ristadi. (J-1).
321
