Page 321 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020

Indonesia yang bekerja paruh waktu maka hari ini pemerintah berpikir bagaimana rakyatnya
bekerja tidak nganggur, kata Ristadi. Ristadi menambahkan, saat ini pemerintah dan DPR sudah
mengakomodir aspirasi dari buruh dengan membentuk Tim Tripartite dan Tim Perumus
perbaikan RUU Cipta Kerja

Ringkasan

PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi mengatakan perlu ada pelurusan
terhadap persepsi bahwa serikat buruh atau pekerja menolak total RUU Cipta Kerja.

KSPN SEBUT TIDAK ADA SERIKAT BURUH TOLAK TOTAL RUU CIPTA KERJA

PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi mengatakan perlu ada pelurusan
terhadap persepsi bahwa serikat buruh atau pekerja menolak total RUU Cipta Kerja.
Ristadi menegaskan tidak ada serikat pekerja atau buruh yang tidak setuju perizinan investasi
dipermudah, pemangkasan birokrasi, dan perizinan-perizinan usaha yang rendah biaya dan
berkepastian waktu.

"Jadi kalau kemudian ada yang menyatakan bahwa serikat buruh atau pekerja menolak total
RUU Cipta Kerja, saya kira ini perlu diluruskan. Bahwa RUU Cipta Kerja ini kan juga mengatur
tentang bagaimana perizinan dipercepat, pemangkasan birokrasi, dan perlindungan untuk
UMKM. Tentu hal-hal seperti ini tidak kami tolak," ujar Ristadi dalam diskusi virtual bertajuk
Melihat Peluang dan Tantangan RUU Cipta Kerja yang digelar Injabar dan Pusat Studi
Administrasi Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran, Jumat (28/8).

Ristadi menjelaskan, dalam klaster ketenagakerjaan pun terdapat klausul yang tidak pernah
diungkap ke publik. Dimana terdapat tiga klausul baru yang di dalam UU Ketengakerjaan No
13/2003 belum diatur.

Menurut Ristadi ada tiga klausul baru dalam RUU Cipta Kerja yang disebut akan berdampak
positif bagi pekerja.

Pertama, uang kompensasi untuk pekerja kontrak atau PKWT. "Ini yang dalam UU sekarang
yang berlaku itu tidak ada pekerja kontrak ketika dia di-PHK atau habis masa kontraknya, pekerja
tersebut tidak mendapatkan kompensasi pesangon, yang mendapatkan kompensasi pesangon
hanya pekerja yang dengan status pekerja tetap. Dalam RUU Cipta Kerja ini disebutkan soal
aturan itu," terangnya.

Kedua, disebutkan juga tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Dalam UU ketengakerjaan yang
sekarang belum diatur atau belum disebutkan. "Dalam RUU Cipta Kerja ini disebutkan bahwa
ketika pekerja kena PHK akan diberikan jaminan kehilangan pekerjaan," katanya.
Kemudian juga ada penghargaan lainnya bahwa dari masa kerja dari 3-6 tahun itu akan diberikan
uang penghargaan lainnya selama dia masih tetap bekerja. "Jadi yang saya baca begitu. Si
pekerja tetep bekerja tapi ketika dia sudah memasuki masa kerja 3 tahun dia akan mendapatkan
penghargaan lainnya dalam bentuk uang," ujarnya.
Ristadi menceritakan fakta tentang kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini yang didapat
KSPN dari hasil di 23 Kota/Kabupaten industri di pulau Jawa. Menurut data KSPN, hingga saat
ini tidak ada satupun perusahaan di Indonesia yang 100% melaksanakan norma kerja.

320