Page 324 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 324

kemudahan dalam menjalankan usaha pada 2019. Capaian itu ingin ditingkatkan pemerintah
              agar Indonesia mampu menembus 50 besar negara.
              Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, sampai dengan triwulan IV 2019 terdapat 1.282
              orang pengawas ketenagakerjaan dengan rincian 1.218 orang merupakan pengawas daerah dan
              64 orang pengawas pusat. Dari angka tersebut, 366 orang diberikan tambahan kewenangan
              sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis dan 349 orang diberikan tambahan kewenangan
              sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan.

              Pengawas terbanyak ada di berada daerah, di Jawa Barat (97 orang), Jawa Tengah (114 orang)
              dan  Jawa  Timur  (131  orang).  Ida  berharap  pengawas  di  ketiga  daerah  tersebut  dapat
              meminimalkan kasus pelanggaran ketenagakerjaan dan di daerah lainnya untuk mengoptimalkan
              pengawasan meski dalam keterbatasan.

              Para pengawas itu harus mengawasi 315.395 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang
              tercatat  mencapai  7.756.135  orang,  berdasarkan  data  Wajib  Lapor  Ketenagakerjaan  Online
              (WLKP) sampai dengan 2020. Kementerian Ketenagakerjaan mendata jumlah perusahaan yang
              melakukan pelanggaran pada 2018 sebanyak 12.404 perusahaan dengan pelanggaran norma
              ketenagakerjaan  sebanyak  25.123  dan  pelanggaran  norma  K3  sebanyak  6.585.  Pada  2019,
              terdapat  21.613  perusahaan  melakukan  pelanggaran,  dengan  pelanggaran  norma
              ketenagakerjaan sebanyak 35.066 dan pelanggaran norma K3 sebanyak 13.414.

              Selain itu, pada tahun yang sama terdapat 59 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan
              yang telah dilakukan proses penyidikan. Melihat data itu, Ida mengatakan dibandingkan jumlah
              yang terindikasi pelanggaran norma ketenagakerjaan, maka sedikit para PPNS yang melakukan
              penyidikan.  Dari  jumlah  penyidikan  tersebut,  56  kasus  merupakan  penyidikan  tindak  pidana
              ringan.

              "Saya  mengapresiasi  para  PPNS  Ketenagakerjaan  yang  telah  berdedikasi  menjalankan  tugas
              negara untuk melakukan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. Saya harap ini menjadi
              contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain," ucapnya.




































                                                           323
   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329