Page 333 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 333
positive - Ristadi (None) Di situlah peran kami yakni memastikan perlindungan dan kesejahteraan
pekerja. Supaya ketika investasi tumbuh ekonomi juga tumbuh tapi tidak mengabaikan
kesejahteraan daripada pekerja
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Ristadi , mengatakan selama ini perlu
ada pelurusan terhadap persepsi yang menyatakan bahwa serikat buruh atau serikat pekerja
menolak total RUU Cipta Kerja .
PRESIDEN KSPN SEBUT TIDAK ADA SERIKAT BURUH YANG MENOLAK TOTAL RUU
CIPTA KERJA
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG -
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Ristadi , mengatakan selama ini perlu
ada pelurusan terhadap persepsi yang menyatakan bahwa serikat buruh atau serikat pekerja
menolak total RUU Cipta Kerja .
Ristadi menegaskan, selama ini tidak ada serikat pekerja atau serikat buruh yang tidak setuju
perizinan investasi dipermudah, pemangkasan birokrasi, serta biaya perizinan usaha yang rendah
dan berkepastian waktu permohonan perizinan.
"Jadi kalau kemudian ada yang menyatakan bahwa serikat buruh atau serikat pekerja menolak
total RUU Cipta Kerja, saya kira ini perlu diluruskan. Bahwa RUU Cipta Kerja ini kan juga
mengatur tentang bagaimana perizinan dipercepat, pemangkasan birokrasi, dan perlindungan
untuk UMKM. Tentu hal-hal seperti ini tidak kami tolak," ujar Ristadi dalam diskusi virtual bertajuk
Melihat Peluang dan Tantangan RUU Cipta Kerja yang digelar Injabar dan Pusat Studi
Administrasi Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran, Jumat (28/8/2020).
Ristadi mengatakan dalam klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja pun, terdapat klausul yang
tidak pernah diungkap ke publik. Yakni terdapat tiga klausul baru yang di dalam UU
Ketengakerjaan Nomor 13 tahun 2003 belum diatur.
Ristadi mengatakan tiga klausul baru dalam RUU Cipta Kerja yang disebut akan berdampak
positif bagi pekerja, pertama adalah uang kompensasi untuk Pekerja Kontrak atau PKWT. Dalam
UU yang berlaku sekarang, katanya, tidak ada pekerja kontrak yang terkena PHK atau habis
masa kontraknya, yang mendapatkan kompensasi pesangon.
"Yang mendapatkan kompensasi pesangon hanya pekerja yang dengan status pekerja tetap.
Dalam RUU Cipta Kerja ini disebutkan soal aturan itu tenaga kerja kontrak akan dapat pesangon
kalau terkena PHK," katanya.
Kedua, katanya, disebutkan juga tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Dalam UU
ketengakerjaan yang berlaku sekarang belum diatur atau belum disebutkan. Dalam RUU Cipta
Kerja ini disebutkan bahwa ketika pekerja terkena PHK, akan diberikan jaminan kehilangan
pekerjaan.
Kemudian yang ketiga, katanya, ada penghargaan lainnya bahwa pekerja dengan masa kerja 3-
6 tahun akan diberikan uang penghargaan lainnya selama dia masih tetap bekerja.
"Jadi yang saya baca begitu. Si pekerja tetep bekerja, tapi ketika dia sudah memasuki masa
kerja tiga tahun, dia akan mendapatkan penghargaan lainnya dalam bentuk uang," katanya.
332
