Page 338 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020

"Tidak ada serikat pekerja, serikat buruh yang kemudian tidak setuju soal ini. Karena apa
birokrasi yang panjang kemudian perizinan yang panjang kemudian bahkan keluhan-keluhan
temen-temen pengusaha dalam mengurus izin itu tidak ada batas waktu kapan bisa selesai dan
bisa cost-nya tinggi tentu ini mengurangi kemampuan pengusaha untuk memberikan
kesejahteraan kepada kami selaku para pekerja," jelas dia.

Di sisi lain para serikat buruh juga tidak menginginkan terjadi bencana demografi. Sebab apa
dengan pengangguran tinggi tentu akan terjadi potensi kerawanan baik sosial, ekonomi, politik
dan keamanan. "Ini tentu situasi tidak kami harapkan," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com " di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul
05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020 Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sangat terbuka
dan melibatkan seluruh pihak banyak. Adapun beberapa pihak dilibatkan di antaranya para
pekerja buruh, pengusaha, dan praktisi dari akademisi dari berbagai keilmuan.

"Kami Perlu menegaskan bahwa proses panjang pembentukan RUU Cipta kerja khususnya
kluster ketenagakerjaan kami memulai kembali mereview kembali kami melibatkan partisipasi
stakeholder," kata dia dalam webinar di Jakarta, Jumat (28/8/2020).

Bahkan, lanjut dia, meskipun RUU Cipta kerja telah diserahkan dan tengah dibahas Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Ketenagakerjaan bersama-sama dengan unsur pekerja
buruh dan pengusaha terus melakukan pendalaman atas substansi ketenagakerjaan.

Pemerintah sangat terbuka atas berbagai masukan yang konstruktif untuk dapat disesuaikan.
Mengingat proses pembahasan RUU Cipta kerja di DPR pastinya akan dilakukan secara
transparan, demokratis dengan mengedepankan kepentingan nasional.

"Undang-undang RUU yang sudah kami serahkan kepada DPR kami menyadari betul bahwa
betapa penting mendengar kembali masukan-masukan dari seluruh stakeholder dan
Alhamdulillah itu dilakukan dalam beberapa kali pertemuan dilangsungkan dengan suasana yang
sangat dinamis namun kondisi masing-masing pihak tidak ada hambatan untuk mengungkapkan
harapan aspirasi semua keinginan," jelas dia.

Menaker Ida menekankan, bahwa undang-undang ini merupakan jawaban atas persoalan yang
kita hadapi saat ini. Pemerintah berharap DPR dapat segera mengesahkan RUU Cipta kerja.
Karena ini akan menjadi suatu undang-undang yang mampu membentuk ekosistem
ketenagakerjaan yang lebih baik.

Selain itu, RUU Cipta Kerja ini diyakini akan mampu mengakomodir kebutuhan kesempatan
kerja yang lebih luas, mampu menjaga kelangsungan bekerja dan meningkatkan perlindungan
pekerja atau buruh, serta mampu mendukung kelangsungan usaha yang berkesinambungan.

"Saya ingin mengulang bahwa kepentingan mengakomodir kebutuhan kesempatan kerja yang
lebih luas tapi di situ kami harus jaga kelangsungan bekerja dan meningkatkan perlindungan
pekerja dan buruh dan mendukung kelangsungan usaha yang berkesinambungan. Jadi tidak
hanya kepentingan perluasan kesempatan kerja saja tapi betapa penting meningkatkan
perlindungan pekerja dan buruh serta bagaimana mendukung kelangsungan usaha itu agar
berkesinambungan," jelas dia

"Ketiga hal itu yang kami harus akomodasi dalam RUU Cipta kerja tidaklah benar sekali lagi kalau
hanya berkepentingan untuk kesempatan perluasan kerja dengan mendatangkan iklim investasi
yang kondusif ketiga-tiganya harus dilakukan secara seimbang," tambah dia..

337