Page 386 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 386
Judul Bantuan Subsidi Upah Diminta Sasar Juga Pegawai Non ASN dan Guru
Honorer
Nama Media sindonews.com
Newstrend Pelengkap Program Subsidi Pemerintah
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/147018/12/bantuan-subsidi-
upah-diminta-sasar-juga-pegawai-non-asn-dan-guru-honorer-
1598598510
Jurnalis Rico Afrido Simanjuntak
Tanggal 2020-08-28 14:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
JAKARTA - Program bantuan subsidi upah bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp5 juta
disambut baik oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini. Pasalnya, program itu dipercaya
bakal membantu kesulitan para pekerja bergaji rendah di tengah wabah COVID-19.
BANTUAN SUBSIDI UPAH DIMINTA SASAR JUGA PEGAWAI NON ASN DAN GURU
HONORER
JAKARTA - Program bantuan subsidi upah bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp5 juta
disambut baik oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini. Pasalnya, program itu dipercaya
bakal membantu kesulitan para pekerja bergaji rendah di tengah wabah COVID-19.
Selain itu, program itu juga diharapkan dapat mendongkrak daya beli masyarakat. Akan tetapi,
dia meminta pemerintah memperluas cakupan kepesertaannya.
Sekadar diketahui, pemerintah menggelontorkan anggaran sebanyak Rp37,7 triliun untuk
memberikan bantuan subsidi upah kepada 15,7 juta pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta.
Bantuan sebesar Rp600 ribu perbulan diberikan selama 4 bulan atau sebanyak Rp2,4 juta. Dan
pencairannya dilakukan 2 tahap, masing-masing Rp1,2 juta.
Menurut informasi BP Jamsostek setelah dilakukan verifikasi dan validasi terdapat sebanyak 13,
8 juta pekerja yang bergaji dibawah Rp5 juta dan punya rekening. Namun setelah dilakukan
validasi berlapis tinggal 10,8 juta pekerja. Sisanya dikembalikan kepada perusahaan pemberi
kerja untuk diperbaiki. Antara lain, karena punya lebih dari satu rekening bank.
Dari selisih 15,7 juta dikurangi 13, 8 juta ada sekitar 1,9 juta yang bisa digunakan untuk bantuan
subsidi upah bagi guru honorer dan pegawai non ASN di lingkungan kantor pemerintah. Maka
itu, Yahya mendesak Kementerian Ketenagakerjaan segera menugaskan BP Jamsostek untuk
melakukan verifikasi dan validasi data pekerja yang masuk kategori di atas.
385