Page 498 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020

Judul Salurkan BLT, Badan Pusat Statistik Perlu Perbarui Data PHK
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/340156-salurkan-blt-badan-
pusat-statistik-perlu-perbarui-data-phk
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-28 08:34:49
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

PEMERINTAH menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) berupa subsidi gaji sebesar Rp 600
ribu kepada karyawan swasta dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta dan terdaftar aktif sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan tersebut ditujukan untuk bisa menaikkan daya beli
masyarakat yang terdampak pandemi dan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

SALURKAN BLT, BADAN PUSAT STATISTIK PERLU PERBARUI DATA PHK

PEMERINTAH menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) berupa subsidi gaji sebesar Rp 600
ribu kepada karyawan swasta dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta dan terdaftar aktif sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan tersebut ditujukan untuk bisa menaikkan daya beli
masyarakat yang terdampak pandemi dan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Subsidi yang menyasar total 15,7 juta penerima, dengan 2,5 juta orang pada tahap awal ini,
menuai kritik dari anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.

Menurut Heri, pemerintah perlu memperhatikan aspek kesetaraan dalam menjalankan kebijakan
terkait bantuan sosial. Sejumlah catatan terkait data penerima subsidi tersebut juga turut
disampaikannya dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI dengan Badan Pusat Statistik
(BPS).

"Jangan sampai ini didahulukan dengan alasan karena datanya yang sudah lebih dulu lengkap.
Kami paham kalau niatnya untuk menaikkan daya beli agar sampai akhir tahun ekonomi kita bisa
tumbuh, tetapi di satu sisi kan banyak orang-orang yang juga terkena PHK. Sebuah masukan
yang berharga untuk pemerintah kalau mau membuat sebuah program bantuan, tolong
diperhatikan kesetaraannya, jangan sampai menimbulkan kerusuhan sosial," kata Hergun,
sapaan akrabnya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Oleh sebab itu, politikus Partai Gerindra tersebut menekankan perlunya adanya keseragaman
data dan penyajian data terbaru terkait seberapa banyak masyarakat yang terdampak
pemutusan hubungan kerja akibat pandemi.

497