Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MEI 2021

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, jumlah pengangguran terbuka
Indonesia mengalami penurunan sekitar 950 ribu orang pada Februari 2021. Foto/Dok JAKARTA
- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, jumlah pengangguran terbuka
Indonesia mengalami penurunan sekitar 950 ribu orang pada Februari 2021.

"Pengangguran terbuka kita dibandingkan Agustus 2020 menurun, Agustus akibat pandemi
pengangguran kita 9,7 juta. Alhamdulillah dengan segala cara kita bisa menurunkan
pengangguran kita berkurang 950 ribu," kata Menaker Ida.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia kerja Indonesia pada Februari 2021
berjumlah 205,36 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 139,81 juta atau 68,08% adalah
angkatan kerja.

Dengan rincian 131,06 juta atau 93,74% berstatus bekerja dan 8,75 juta atau 6,26% berstatus
penganggur terbuka. Sebanyak 59,62% berstatus pekerja informal dan sebagian besar
berpendidikan maksimal SD ke bawah (40,38%). Namun demikian, tingkat pengangguran
tertinggi justru berpendidikan SMK sebanyak 11,45%, diikuti SMA (8,55%), universitas (6,97%)
dan diploma (6,61%). Sementara tingkat pengangguran berpendidikan SMP hanya 5,87% dan
maksimal SD hanya 3,13%.

Kemnaker, kata Ida, telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi ketidakcocokan antara
kebutuhan industri dan kemampuan pekerja, yaitu transformasi balai latihan kerja (BLK) dan link
and match ketenagakerjaan.

Dua Kebijakan Kemnaker untuk mengatasi mismatch ketenagakerjaan tahun 2020-2024 yaitu
yang pertama transformasi Balai Latihan Kerja dengan arah kebijakan mengubah secara total
BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan
produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan intenasional.

"Transformasi BLK dilakukan dengan reformasi kelembagaan, sampai reorientasi SDM untuk
meningkatkan kualitas layanan BLK. Kita optimalkan potensi kapasitas latih UPTP, UPTD, dan
BLK Komunitas kepada 483.991 orang per tahun, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi
kebutuhan pasar kerja dengan sebaran di seluruh Indonesia," terangnya.

Kebijakan yang kedua yaitu Link and Match Ketenagakerjaan dengan arah kebijakan membangun
integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang
utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.

"Kita terapkan strategi mengintegrasikan sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, yaitu
pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DuDi)," kata Ida.

Dalam rangka mendukung sertifikasi kompetensi lulusan pendididkan dan pelatihan vokasi,
terdapat pula 1.925 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang siap melaksanakan sertifikasi bagi tenaga kerja di
seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Menaker saat bersama Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI), Benny Rhamdani menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI di Komplek
Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).
Raker yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Esthelita Runtuwene ini membahas evaluasi
link and match Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan kebutuhan daerah, Pelindungan Jaminan
Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), penanganan kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA)
dan strategi kesiapan dan penanganan kembalinya PMI dari negara penempatan, khususnya
pada masa Pandemi Covid-19 di daerah perbatasan dan basis Pekerja Migran Indonesia
(PMI).(akr).
12