Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MEI 2021

Ida mengatakan, jumlah pengangguran terbuka Indonesia mengalami penurunan sekitar
950.000 orang pada Februari 2021.
" Pengangguran terbuka kita dibandingkan Agustus 2020 menurun, Agustus 2020, akibat
pandemi pengangguran kita 9,7 juta. Alhamdulillah dengan segala cara kita bisa menurunkan
pengangguran kita berkurang 950.000," kata Ida.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia kerja Indonesia pada Februari 2021
berjumlah 205,36 juta.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 139,81 juta atau 68,08 persen adalah angkatan kerja. Dengan
rincian 131,06 juta atau 93,74 persen berstatus bekerja dan 8,75 juta atau 6,26 persen berstatus
penganggur terbuka.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email Sebanyak 59,62 persen berstatus pekerja informal dan sebagian besar
berpendidikan maksimal SD ke bawah (40,38 persen).

Namun demikian, tingkat pengangguran tertinggi justru berpendidikan SMK sebanyak 11,45
persen, diikuti SMA (8,55 persen), universitas (6,97 persen) dan diploma (6,61 persen).
Sementara tingkat pengangguran berpendidikan SMP hanya 5,87 persen dan maksimal SD hanya
3,13 persen.

Ida mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi ketidakcocokan
antara kebutuhan industri dan kemampuan pekerja, yaitu transformasi balai latihan kerja (BLK)
dan link and match ketenagakerjaan.

Dua Kebijakan Kemenaker untuk mengatasi mismatch ketenagakerjaan tahun 2020-2024,
pertama dengan transformasi Balai Latihan Kerja dengan arah kebijakan mengubah secara total
BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan
produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan intenasional.

"Transformasi BLK dilakukan dengan reformasi kelembagaan, sampai reorientasi SDM untuk
meningkatkan kualitas layanan BLK. Kita optimalkan potensi kapasitas latih UPTP, UPTD, dan
BLK Komunitas kepada 483.991 orang per tahun, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi
kebutuhan pasar kerja dengan sebaran di seluruh Indonesia," ujar Ida.

Kebijakan yang kedua yaitu, Link and Match Ketenagakerjaan dengan arah kebijakan
membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis
proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar
kerja.

"Kita terapkan strategi mengintegrasikan sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, yaitu
pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia indsutri (DuDi)," tambah Ida.

Dalam rangka mendukung sertifikasi kompetensi lulusan pendididkan dan pelatihan vokasi,
terdapat pula 1.925 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang siap melaksanakan sertifikasi bagi tenaga kerja di
seluruh Indonesia.

51