Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MEI 2021
P. 62
Judul Menaker Paparkan Langkah Pemerintah Lindungi Pekerja Migran
Nama Media tempo.co
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://inforial.tempo.co/info/1005044/menaker-paparkan-langkah-
pemerintah-lindungi-pekerja-migran
Jurnalis TEMPO.CO
Tanggal 2021-05-24 19:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sejak 23 Maret 2020 lalu, Kemnaker telah
berkoordinasi dengan Kemenkes, permohonan pemeriksaan kesehatan di embarkasi bagi PMI
pulang. Surat ditindaklanjuti dengan SE Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ke
seluruh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) pada 27 Maret
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga berkoordinasi dengan BP2MI untuk
penanganan saat kedatangan dan kepulangan ke daerah asal, agar koordinasi dengan Dinas
Ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bantuan tersebut berupa program padat karya
infrastruktur, pada karya produktif, inkubasi bisnis, teknologi tepat guna (TTG), dan tenaga kerja
mandiri (TKM)
Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan berbagai langkah strategi
dan penanganan kembalinya Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari negara penempatan, terutama
pada masa pandemi Covid-19 di daerah perbatasan dan basis PMI. Berdasarkan UU Nomor 18
Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah bersama
Pemprov/Pemkab/Pemkot memiliki tugas dan tanggung jawab mengurus kepulangan PMI dalam
hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah.
MENAKER PAPARKAN LANGKAH PEMERINTAH LINDUNGI PEKERJA MIGRAN
INFO BISNIS - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan berbagai
langkah strategi dan penanganan kembalinya Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari negara
penempatan, terutama pada masa pandemi Covid-19 di daerah perbatasan dan basis PMI.
Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
Pemerintah bersama Pemprov/Pemkab/Pemkot memiliki tugas dan tanggung jawab mengurus
61
