Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2021
P. 74
Judul Pengusaha Tagih Insentif Pekerja Disabilitas ke Pemerintah
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Insentif Pekerja Disabilitas
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210224122247-92-
610292/pengusaha-tagih-insentif-pekerja-disabilitas-ke-pemerintah
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-02-24 16:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Dalam UU Nomor 8/2016 sebenarnya telah
diatur tentang insentif yang seharusnya diberikan oleh pemerintah baik pusat atau daerah
kepada perusahaan yang telah mempekerjakan pekerja disabilitas. Oleh karena itu dalam
kesempatan ini kami berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk merealisasikan
ketentuan tersebut
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Kami pun sering tidak tahu ada di mana,
katakanlah ada di Kabupaten Seribu tapi di mana? Kami tidak pernah ada pendataan yang by
name by address
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menagih insentif dari pemerintah kepada pengusaha
yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum
Apindo Hariyadi Sukamdani dalam forum diskusi dengan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker). Meski ketentuan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas, namun ia menyebut realisasi belum terlaksana.
PENGUSAHA TAGIH INSENTIF PEKERJA DISABILITAS KE PEMERINTAH
Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menagih insentif dari pemerintah kepada
pengusaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam forum diskusi
dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Meski ketentuan telah diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun ia menyebut
realisasi belum terlaksana.
"Dalam UU Nomor 8/2016 sebenarnya telah diatur tentang insentif yang seharusnya diberikan
oleh pemerintah baik pusat atau daerah kepada perusahaan yang telah mempekerjakan pekerja
73
