Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2021
P. 75
disabilitas. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami berharap pemerintah dapat mengambil
langkah untuk merealisasikan ketentuan tersebut," katanya, Rabu (24/2).
Pada Pasal 54 beleid yang disebutkan Hariyadi itu, dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan
daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang
disabilitas.
"Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah," demikian bunyi Pasal 54 (2) seperti dikutip.
Mengutip riset World Health Organization (WHO), sebanyak 15 persen dari total populasi dunia
atau 1 miliar orang merupakan kaum disabilitas. Sementara menurut data dari Survei Sosial
Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2018, jumlah orang dengan disabilitas di Indonesia mencapai
30.385.772 jiwa, atau sekitar 11,5 persen dari total penduduk Indonesia.
Melihat besarnya jumlah itu, ia menilai sudah seharusnya pemerintah dan pengusaha saling
mendukung dalam menciptakan tempat kerja yang inklusif.
Terkadang, lanjutnya, bukan pemerintah tak mau memberi insentif tetapi karena keterbatasan
data. Ia mengaku tak memiliki data yang akurat terkait sebaran pekerja disabilitas yang berada
di pasar kerja sehingga ia tak tahu perusahaan mana saja yang memiliki pekerja disabilitas.
"Kami pun sering tidak tahu ada di mana, katakanlah ada di Kabupaten Seribu tapi di mana?
Kami tidak pernah ada pendataan yang by name by address," katanya.
(wel/sfr).
74
