Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2021
P. 84

Judul               Catat! Cara Hitung Upah Buruh Berubah Mulai 2022
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Aturan Upah Buruh
                Halaman/URL         https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5435797/catat-cara-
                                    hitung-upah-buruh-berubah-mulai-2022
                Jurnalis            Sylke Febrina Laucereno
                Tanggal             2021-02-24 14:53:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sudah disahkan oleh Presiden
              Joko Widodo. Aturan ini mengubah formula penghitungan upah buruh yang ditetapkan pada 2
              Februari 2021. Sesuai dengan pasal 25 PP 36/2021, (1) upah minimum terdiri atas a. Upah
              minimum provinsi; b. Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.



              CATAT! CARA HITUNG UPAH BURUH BERUBAH MULAI 2022

              Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sudah disahkan oleh Presiden
              Joko Widodo. Aturan ini mengubah formula penghitungan upah buruh yang ditetapkan pada 2
              Februari 2021.

              Sesuai dengan pasal 25 PP 36/2021, (1) upah minimum terdiri atas a. Upah minimum provinsi;
              b. Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.
              Upah buruh minimum ini ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Selain
              itu aturan upah buruh ini juga melihat kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud
              meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah.

              Selanjutnya  upah  minimum  kabupaten/kota  terdapat  syarat  tertentu  meliputi  pertumbuhan
              ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

              Pasal 43 di dalam PP 78/2015 ini juga dijelaskan penetapan upah minimum yang dilakukan setiap
              tahun  berdasarkan  kebutuhan  hidup  layak  dan  dengan  memperhatikan  produktivitas  dan
              pertumbuhan ekonomi.

              "Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kebutuhan
              seorang Pekerja/Buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu)
              bulan," demikian bunyi ayat 2 pasal 43.

              Kebutuhan hidup layak terdiri atas beberapa komponen. Komponen yang dimaksud terdiri atas
              beberapa jenis kebutuhan hidup yang ditinjau dalam jangka waktu 5 tahun.

                                                           83
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89